BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 sudah tersedia di DJP Online. Aplikasi tersebut sudah wajib digunakan oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/8/2023).
Sesuai dengan ketentuan dalam PER-14/PJ/2022, semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk sejak masa pajak Oktober 2022 dan pemungut PPN pihak lain wajib menggunakan e-SPT yang baru versi web based tersebut.
"Ini memang harus digunakan karena kami menginginkan pemungutan PPN oleh para pemungut PPN menjadi lebih mudah dan juga mutakhir sebetulnya," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.
Suryo menuturkan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web sudah tersedia pada fitur Pengisian SPT Secara Elektronik. Fitur tersebut sudah tersedia dalam menu Lapor pada DJP Online. Simak ‘Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web Tersedia di DJP Online’.
Selain mengenai aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web, ada pula ulasan terkait dengan pemanfaatan restitusi dipercepat. Kemudian, ada bahasan tentang permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 serta kinerja penerimaan pajak.
Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.
Adapun pemungut PPN selain instansi pemerintah merupakan pemungut yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16A UU PPN, termasuk atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.
Sementara itu, pihak lain ialah pihak yang ditunjuk menteri keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.
"Ke depan pun, para pemungut juga akan kami treat yang sama, tetapi fokus sekarang ialah untuk pemungut selain instansi pemerintah yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT ini,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)
Sesuai dengan ketentuan dalam PER-14/PJ/2022, masih ada pemungut PPN yang diperbolehkan memakai aplikasi e-SPT sebelumnya. Pemungut itu adalah pemungut PPN selain instansi pemerintah yang sebelum masa pajak Oktober 2022 telah menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi sebelumnya.
Pemungut itu tetap dapat menggunakan aplikasi existing dan diberikan pilihan untuk beralih ke aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022. Jika memilih beralih ke aplikasi baru, pemungut PPN tidak dapat kembali menggunakan aplikasi existing.
Sebaliknya, jika memakai aplikasi existing, pemungut PPN selain instansi pemerintah masih dapat menyampaikan SPT Masa PPN secara langsung ke KPP/KP2KP, melalui pos dengan bukti penerimaan surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) mencatat baru sebanyak 2.072 wajib pajak orang pribadi dengan SPT Tahunan berstatus lebih bayar hingga Rp100 juta yang sudah menerima restitusi dipercepat sesuai dengan PER-5/PJ/2023.
DJP menyebut terdapat 15.419 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan berstatus lebih bayar hingga Rp100 juta dan berhak mendapatkan restitusi dipercepat. Artinya, baru 13,5% wajib pajak yang sudah mendapatkan restitusi dipercepat.
"Kami akan terus melakukan percepatan supaya kurang lebih 16.000 permohonan tadi tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lama," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews/Kontan)
Beberapa wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 akibat turunnya harga komoditas. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan turunnya angsuran PPh Pasal 25 dari wajib pajak tercermin pada kinerja PPh badan.
"Sudah ada [yang meminta pengurangan angsuran]. Setoran PPh badan pada 2023 ini sedikit lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini menunjukkan adanya konsekuensi penurunan harga komoditas terhadap setoran PPh Pasal 25-nya," ujar Suryo.
Adapun pertumbuhan penerimaan PPh badan hingga Juli 2023 tercatat hanya sebesar 24,2%. Pada bulan yang sama tahun sebelumnya, setoran PPh badan tercatat mampu tumbuh hingga 132,4%. Simak ‘Mulai Moderat, Penerimaan PPh Badan Tumbuh 24,2% Hingga Juli 2023’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
DJP mencatat terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh orang pribadi dengan tarif tertinggi sebesar 35%. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut telah memberikan kontribusi cukup besar sekitar 33% dari total setoran PPh orang pribadi pada tahun lalu senilai Rp10,6 triliun.
"Kalau mungkin boleh disampaikan terkait dengan setorannya adalah Rp3,5 triliun dari Rp10,6 triliun PPh orang pribadi. Ini bukan karyawan. Jadi, ini yang lapor secara individual dan bukan pemotongan dari karyawan," katanya. (DDTCNews/Kontan)
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2023 telah mencapai Rp1.109,1 triliun. Capaian tersebut setara dengan 64,56% dari target tahun ini, yakni senilai Rp1.718 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,8% (year on year/yoy). Menurutnya, penerimaan pajak masih menunjukkan kinerja positif meski mengalami perlambatan.
"Ini pertumbuhannya relatif rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh tinggi penerimaan pajak kita yaitu di 58,8%," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak memenuhi komitmen repatriasi dan/atau investasi harus menyampaikan SPT Masa PPh final.
Dengan kesadaran sendiri, wajib pajak dapat mengungkapkan terdapat harta bersih yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi yang realisasinya tidak memenuhi ketentuan.
“Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh final dalam rangka PPS tanpa harus menunggu diterbitkannya surat teguran oleh KPP (kantor pelayanan pajak),” tulis DJP dalam laman resminya. Simak ‘Wajib Pajak Ini Harus Sampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS’. (DDTCNews)
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) mengaku sudah mengevaluasi sebanyak 36 rancangan perda (raperda) pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Raperda PDRD dikirimkan oleh pemda kepada pemerintah pusat untuk diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan PDRD dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan PP 35/2023.
"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk direviu oleh mereka dan selanjutnya difinalisasi oleh DPRD-nya," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman.
Luky menuturkan pemda masih memiliki waktu untuk menyusun raperda bersama DPRD masing-masing hingga 4 Januari 2024. Mulai 5 Januari 2024, ketentuan perpajakan di daerah harus sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. (DDTCNews)
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan keputusan baru mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap keempat.
KEP-111/BC/2023 menyatakan CEISA 4.0 diterapkan secara mandatory di 28 kantor pelayanan utama bea dan cukai (KPUBC) dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC). Penerapan mandatory CEISA 4.0 ini diterapkan untuk layanan tempat penimbunan berikat.
"Untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0, diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0," bunyi salah satu pertimbangan KEP-111/BC/2023. (DDTCNews) (kaw)
