BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan pajak dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). Setelah dilakukan pemeriksaan, wajib pajak akan dihadapkan pada beberapa kemungkinan hasil pemeriksaan, termasuk membayar kekurangan pajak, mendapatkan kelebihan pembayaran pajak, SKP Nihil, atau dilakukan pemeriksaan ulang.
Mengacu pada Pasal 13 Bagian Keempat PMK 18/2021, dalam pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak berhak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib pajak juga berhak mengikuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
"SPHP adalah surat yang berisi temuan pemeriksaan, meliputi pos-pos dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi," bunyi Pasal 1 Bagian Keempat tentang Tata Cara Pemeriksaan PMK 18/2021, dikutip pada Selasa (10/10/2023).
Sementara itu, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan adalah 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggap laporan hasil pemeriksaan (LHP).
Termasuk menerima SPHP dan mengikut pembahasan akhir, Pasal 13 PMK 18/2021 menjabarkan hak-hak wajib pajak yang menjalani pemeriksaan.
Pertama, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksan pajak dan SP2. Kedua, berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
Ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
Keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kelima, menerima SPHP.
Keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
Ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas dasar pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.
Kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. (sap)
