PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PNBP Lampaui Target, Setoran dari SDA Nonmigas Paling Moncer

Dian Kurniati
Jumat, 27 Oktober 2023 | 09.00 WIB
PNBP Lampaui Target, Setoran dari SDA Nonmigas Paling Moncer

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp451,5 triliun hingga September 2023, melampaui target yang ditetapkan dalam UU APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi PNBP senilai Rp451,5 triliun tersebut setara dengan 102,3% dari target senilai Rp441,4 triliun. Menurutnya, kinerja APBN tetap terjaga positif dengan pertumbuhan 4,6%.

"PNBP ini sudah melebihi target. Kalau kita lihat, Rp451 triliun itu sudah 102,3%," katanya, dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Sri Mulyani menuturkan capaian PNBP hingga September 2023 utamanya disumbang dari PNBP sumber daya alam (SDA) SDA nonmigas. Realisasi PNBP SDA nonmigas mencapai Rp106,5 triliun atau 164,4% dari target.

Realisasi PNBP SDA nonmigas tumbuh 52,3% karena penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022.

Kemudian, realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp87,6 triliun atau 66,8% dari target. Realisasi PNBP SDA migas tersebut mengalami penurunan sebesar 20,1% akibat adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi.

Setelahnya, ada PNBP kekayaan negara yang dipisahkan yang terealisasi Rp70,7 triliun atau setara dengan 144% dari target. Realisasi PNBP kekayaan negara yang dipisahkan ini tumbuh 74,2% dari periode yang sama tahun lalu.

"Terutama dari BUMN, dividennya naik cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan realisasi PNBP lainnya mencapai Rp121 triliun, setara dengan Rp106,8 triliun. Namun, realisasi jenis PNBP ini turun 15,9% lantaran adanya penurunan penjualan hasil tambang (PHT) dan pendapatan minyak mentah (DMO).

Terakhir, ada PNBP dari badan layanan umum yang terealisasi Rp65,7 triliun atau 79,1% dari target. PNBP BLU ini terkontraksi 2,8%, utamanya berasal dari penurunan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.