Simak! Ini Layanan Minerba yang Perlu Konfirmasi Status Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ada sejumlah layanan publik di sektor mineral dan batu bara (minerba) oleh Kementerian ESDM yang memerlukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 23/2019, pelaksanaan KSWP dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terhubung dengan Ditjen Pajak (DJP) atau aplikasi yang disediakan oleh DJP. KSWP ini akan memberikan status kepada wajib pajak, baik valid atau tidak valid.

"Keterangan status wajib pajak yang membuat status valid merupakan persyaratan permohonan layanan publik tertentu untuk diproses lebih lanjut," bunyi Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM 23/2019, dikutip pada Jumat (8/3/2024). 

Terhadap permohonan dengan status wajib pajak tidak valid maka permohonan layanan yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut. 

Bagi yang statusnya tidak valid, wajib pajak bisa mengajukan kembali permohonan layanan setelah memperoleh KSWP berstatus valid sesuai dengan aturan. 

Berikut adalah daftar layanan publik tertentu di sektor minerba yang memerlukan KSWP berstatus valid:

1. IUPK Eksplorasi
2. IUPK Operasi Produksi dan Perpanjangannya
3. IUP Eksplorasi
4. IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya
5. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Perpanjangannya
6. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perpanjangannya
8. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
9. Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris
10. Persetujuan Perubahan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan terkait:

• penyesuaian kerja sama, termasuk penambahan kerja sama;
• penyesuaian jumlah kapasitas; dan/atau
• penyesuaian penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

11. Persetujuan Perubahan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terkait:

• penyesuaian kerja sama termasuk penambahan kerja sama;
• penyesuaian jumlah kapasitas; dan/atau
• penyesuaian penerbitan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

12. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan dan IUJP karena pengembalian
13. Pengakiran Izin Usaha Pertambangan dan IUJP pengcabutan

"Pemohon layanan publik tertentu dapat mengetahui informasi KSWP sebelum mengajukan permohonan layanan secara mandiri melalui laman DJP," bunyi Pasal 7 ayat (4) Permen ESDM 23/2019. (sap)