BERITA TERKINI
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk mendorong masyarakat mendaftarkan tanahnya.
AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN memiliki tugas untuk menyelesaikan sertifikasi semua bidang tanah di Indonesia. Namun, sebagian warga ternyata takut mendaftarkan tanahnya karena khawatir dengan konsekuensi membayar PBB-P2 setiap tahun.
"Perlu ada sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN ini dengan sejumlah pihak terkait usulan skema pemberian insentif atau keringanan pajak," katanya dalam Rakornas Kementerian ATR/BPN, dikutip pada Sabtu (9/3/2024).
AHY mengatakan proses sertifikasi tanah memang tidak mudah sehingga Kementerian ATR/BPN harus kreatif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN bersama kementerian/lembaga lainnya dapat mulai memikirkan pemberian insentif PBB-P2 agar masyarakat bersedia mendaftarkan tanahnya.
PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengenaan PBB-P2 merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Apabila telah tersertifikasi, dia memandang masyarakat juga dapat didorong untuk menjadikan tanah yang dimilikinya lebih produktif. Pemanfaatan tanah secara produktif pada akhirnya juga akan mendatangkan penghasilan bagi pemiliknya.
"Intinya solusi yang kita tawarkan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap muncul kesadaran yang masif dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, barulah kita bisa mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif lagi," ujarnya.
AHY menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik. Sertifikat tanah elektronik ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan data tanah di Indonesia, mencegah sengketa, sekaligus menghilangkan praktik mafia tanah.
Meski demikian, di lapangan masih dijumpai kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan sertifikat tanah elektronik. Dia pun meminta jajarannya untuk terus memperkuat sistem jaringan keamanan digital serta mengawasi potensi penyalahgunaan data sertifikat tanah oleh oknum internal.
Melalui digitalisasi, dia menilai pengelolaan pertanahan di Indonesia akan berstandar dunia atau setara dengan negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Australia. (sap)
