Ilustrasi. Sejumlah pekerja mengerjakan pembangunan perpanjangan kereta LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai di Manggarai, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku usaha sektor konstruksi untuk tidak membanting harga serta merta hanya untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pasalnya, kompetisi pelaku usaha untuk menekan harga perkiraan sendiri (HPS) pada saat lelang berpotensi menurunkan kualitas dari infrastruktur yang sedang dibangun.
"Kalau sudah membanting harga, itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Kalau sudah begini, yang jadi korban pastinya kualitas. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangi, besinya dikecilin," ujar Jokowi, dikutip Kamis (1/8/2024).
Untuk diketahui, HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) setelah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN. HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan.
HPS memiliki 3 fungsi, yakni sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan dasar untuk menetapkan nilai jaminan pelaksanaan terhadap penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari HPS.
"Kalau HPS-nya sudah di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu," kata Jokowi.
Berkaca pada kondisi ini, Jokowi meminta para pelaku usaha untuk menjaga kualitas dari konstruksi yang dikerjakannya. Pasalnya, ke depan infrastruktur harus dibangun dengan memperhatikan estetika dan lingkungan, bukan asal jadi.
"Mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas, bukan hanya konstruksinya, melainkan juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana, tidak hanya membangun beton, beton, beton," ujar Jokowi. (sap)