BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kiri), dan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR dan pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025. Target pertumbuhan ekonomi ini sama dengan yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2025.
Ketua Komisi XI Kahar Muzakir mengatakan target pertumbuhan ekonomi tersebut telah disepakati sebagai bagian dari asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan untuk APBN 2025.
"Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas yang dicapai melalui kebijakan dan program pemerintah harus ditunjukkan dengan kerangka kerja logis yang memperlihatkan keterkaitan indikator pembangunan nasional prioritas," katanya, dikutip pada Kamis (29/8/2024).
Komisi XI DPR dan pemerintah juga menyepakati target inflasi sebesar 2,5%, atau sama seperti yang tercantum dalam RAPBN 2025. Setelahnya, nilai tukar rupiah disepakati senilai Rp16.000 per dolar AS, lebih rendah dari yang diusulkan pemerintah senilai Rp16.100 per dolar AS.
Lalu, suku bunga SBN 10 tahun ditargetkan 7,0%, lebih rendah dari yang diusulkan pemerintah 7,1%. Namun, Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun yang lebih rendah menjadi masing-masing Rp15.900 per dolar AS dan 6,9%.
Di sisi lain, Komisi XI dan pemerintah menyepakati sasaran pembangunan yang sama dengan RAPBN 2025. Sasaran pembangunan tersebut meliputi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5% hingga 5,0%, tingkat kemiskinan 7,0% hingga 8,0%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, gini rasio 0,379 hingga 0,382, serta indeks modal manusia 0,56.
Untuk indikator pembangunan, disepakati nilai tukar petani sebesar 115 hingga 120 dan nilai tukar nelayan sebesar 105 hingga 108. Soal sasaran pembangunan ini, Fraksi PKB mengusulkan nilai tukar petani berada pada kisaran 120 hingga 125.
"Semoga ini juga mencerminkan semangat untuk terus menjaga APBN 2025 menjadi instrumen yang penting," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (rig)
