BERITA TERKINI
Foto udara asap mengepul dari tumpukan material tambang batu bara di tempat pertambangan terbuka Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (9/8/2024). Kebakaran material batu bara di tempat tersebut telah terjadi sejak sebulan lalu dan mulai meredup dalam beberapa hari terakhir setelah adanya upaya pemadaman oleh sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengedepankan pemerataan dan mengutamakan hak-hak masyarakat di daerah dalam mengundang investasi.
Salah satu isu yang paling krusial adalah pemanfaatan lahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama melarang monopoli perusahaan terhadap lahan.
"Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo menginstruksikan kami untuk menjaga hak-hak rakyat dan masyarakat daerah. Jika lahan sudah dimiliki masyarakat lokal, jangan sampai diserobot oleh oknum-oknum perusahaan tertentu. Tidak boleh ada monopoli, harus ada pemerataan," kata Bahlil saat melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang baru, dikutip pada Sabtu (21/9/2024).
Bahlil menegaskan pentingnya mengedepankan peran negara dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM memegang peranan penting sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur pengelolaan kekayaan alam, termasuk mineral, batu bara, gas, minyak, dan energi baru terbarukan.
"Kementerian ini adalah kementerian yang mengelola hampir seluruh kekayaan alam kita, terutama terkait mineral, batubara, gas, minyak, serta energi baru dan terbarukan," ujar Bahlil.
Pengelolaan sumber daya ini, lanjut Bahlil, harus selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi pun, imbuh Bahlil, selalu memberikan amanat agar pengelolaan sumber daya negara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi memberikan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memastikan kesejahteraan rakyat.
"Kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ketika terjadi ketimpangan, negara harus hadir untuk memperbaikinya," tutup Bahlil.
Pengelolaan sektor ESDM menjadi krusial, mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan korporasi semata. (sap)
