BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews – Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menggelar konsultasi publik terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Spesialis Kepabeanan. PPPK mengumumkan konsultasi publik tersebut melalui Pengumuman No. PENG-8/PPPK/2024.
Konsultasi publik tersebut digelar untuk mendapat tanggapan dan masukan atas RPMK tentang Spesialis Kepabeanan dari masyarakat. Konsultasi publik ini dibuka hingga 25 September 2024 pukul 23.59 WIB.
“Untuk menerima masukan atas RPMK dimaksud dari masyarakat, kami publikasikan draf eksposur RPMK tentang Spesialis Kepabeanan yang bisa diunduh pada www.setjen.kemenkeu.go.id,” bunyi PENG-8/PPPK/2024, dikutip pada Jumat (20/9/2024).
Masyarakat yang tertarik untuk memberikan masukkan dapat membaca dan mengunduh draf eksposur RPMK tentang Spesialis Kepabeanan pada https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/pengumuman-public-expose-rpmk-spesialis-kepabeanan.
Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan kepada PPPK melalui surat elektronik pada alamat [email protected]
Sebagai informasi, spesialis kepabeanan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kepabeanan dan telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa di bidang kepabeanan.
Untuk mendapatkan izin sebagai spesialis kepabeanan tersebut, seseorang harus memenuhi syarat dan mengajukan permohonan izin ke kepala PPPK.
RPMK tentang Spesialis Kepabeanan nantinya mengatur syarat menjadi spesialis kepabeanan beserta tata cara pengajuan izin. Selain itu, RPMK tersebut mengatur perihal pengunduran diri dan hal yang membuat izin spesialis kepabeanan dinyatakan tidak berlaku.
Ada pula ketentuan perihal ruang lingkup jasa spesialis kepabeanan, komite spesialis kepabeanan, kewajiban dan larangan bagi spesialis kepabeanan, asosiasi spesialis kepabeanan, kode etik dan standar praktik, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi.
Mengacu pada laman Setjen Kementerian Keuangan, RPMK tersebut disusun dalam rangka integrasi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Adapun prinsip pengaturan dalam RPMK itu adalah mewujudkan spesialis kepabeanan sebagai profesi yang profesional dan berintegritas. (rig)
