BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Spesialis Kepabeanan turut memuat ketentuan 10 jenis jasa yang dapat ditawarkan oleh spesialis kepabeanan kepada pihak-pihak tertentu.
Untuk bisa memberikan jasa, spesialis kepabeanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai spesialis kepabeanan. Spesialis kepabeanan memberikan jasanya melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
“Spesialis Kepabeanan dalam memberikan jasanya dilakukan melalui PPJK,” demikian penggalan Pasal 9 RPMK Spesialis Kepabeanan, dikutip pada Selasa (24/9/2024).
Spesialis kepabeanan juga dapat memberikan jasanya, baik sebagai pegawai atau secara independen, kepada sejumlah pihak, meliputi: PPJK; perusahaan yang melakukan impor dan/atau ekspor barang; tempat penimbunan berikat dan/atau tempat penimbunan sementara; kantor konsultan.
Kemudian, perusahaan yang melakukan impor dalam rangka penanaman modal di bidang industri atau pembangunan proyek fisik; pengusaha pengangkutan yang mengangkut barang impor dan ekspor; pengangkut kontraktual, perusahaan jasa titipan, atau pusat logistik berikat; dan/atau perusahaan lain yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai.
Terdapat 10 jenis jasa yang bisa ditawarkan spesialis kepabeanan kepada pihak-pihak tersebut. Pertama, penyiapan dan/atau penyerahan dokumen pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan dalam penyelesaian kewajiban pabean barang impor dan ekspor secara elektronik atau ditulis di atas formulir.
Kedua, pengurusan pembayaran atau pelunasan jaminan, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bea keluar, dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Ketiga, mewakili PPJK yang bertindak selaku kuasa importir dan eksportir atau pemilik barang dalam pemeriksaan fisik barang.
Keempat, pengurusan pengeluaran barang impor yang telah memenuhi kewajiban pabean dari kawasan pabean, pindah lokasi penimbunan atau untuk ditimbun di TPS, TPB, dan di tempat importir.
Kelima, pengurusan penyelesaian jaminan dan pengajuan permintaan pengembalian bea masuk, pajak dalam rangka impor, bea keluar, denda administrasi, dan pungutan lainnya. Keenam, memberikan asistensi kepada klien dalam penyelesaian perbedaan pendapat, keberatan dan banding.
Ketujuh, memberikan asistensi kepada klien dalam penyelesaian perbedaan pendapat dan menyerahkan berkas keberatan dan banding. Kedelapan, pengurusan perizinan pendirian TPS dan TPB.
Kesembilan, pemberian konsultasi kepada pihak yang kegiatannya terkait dengan kepabeanan. Kesepuluh, jasa lainnya terkait dengan kepabeanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guna mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, Kementerian Keuangan melalui PPPK pun tengah membuka konsultasi publik hingga 25 September 2024. Simak Susun RPMK tentang Spesialis Kepabeanan, PPPK Minta Masukan Publik (rig)
