BERITA TERKINI
Warga mengakses aplikasi belanja daring di Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (9/10/2024). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/NA/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah berhati-hati dalam menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kenaikan tarif PPN berpotensi menekan konsumsi masyarakat. Dengan kondisi ini, lanjutnya, tujuan optimalisasi penerimaan negara melalui kenaikan tarif PPN tidak akan tercapai.
"Kami selalu sampaikan ke pemerintah, kan pemerintah mau naikin PPN. Tidak selalu kenaikan PPN itu berujung ke kenaikan revenue. Jadi hati-hati," katanya, dikutip pada Kamis (31/10/2024).
Bob mengatakan perekonomian nasional sedang dihadapkan pada tekanan yang berat, baik dari internal maupun eksternal. Menurutnya, pemerintah lebih baik memberikan insentif pajak ketimbang menaikkan tarif PPN yang dapat membebani ekonomi masyarakat.
Dia menilai insentif seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) cocok diberikan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Insentif ini juga dinilai berhasil mempercepat pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19.
Dengan perbaikan kinerja ekonomi, penerimaan pajak pada akhirnya juga diharapkan ikut menguat.
"Kalau direlaksasi, bisa saja revenue pemerintah naik karena pengalaman kita waktu Covid beberapa sektor dikasih relaksasi ternyata income pemerintah naik. Kenapa enggak itu yang diulang," ujarnya.
UU PPN s.t.d.t.d UU HPP telah mengatur kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12%. Tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, sedangkan tarif sebesar 12% bakal mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.
Meski demikian, UU HPP juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.
Rencana kenaikan tarif PPN ini belum diputuskan dalam pembahasan UU APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan mengenai kenaikan tarif PPN akan diumumkan oleh pemerintah Prabowo Subianto. (sap)
