Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite pada kendaraan konsumen di SPBU Jalan Veteran, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/10/2024). Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja subsidi pemerintah yang meliputi subsidi energi dan nonenergi per akhir Agustus 2024 mencapai Rp147 triliun atau tumbuh 14,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto belum memberikan persetujuan final mengenai skema penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Padahal, sempat muncul wacana mengenai perubahan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Pemerintah, yang saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM, fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.
"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi atau bahan referensi keputusan presiden," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, dikutip pada Jumat (1/11/2024).
Bahlil menyampaikan kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.
"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tambahnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.
"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada presiden," ujar Bahlil.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada 27 Agustus 2024 lalu, ditetapkan volume BBM bersubsidi yang akan disalurkan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Perinciannya, minyak tanah sebanyak 0,52 juta KL dan minyak solar sebanyak 18,89 juta KL.
Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sejumlah 8,2 juta metrik ton.
Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (sap)