BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.
JAKARTA, DDTCNews – Untuk sementara, Surat Setoran Pajak (SSP) tidak perlu dilampirkan dalam laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM. Hal ini untuk menjawab kebingungan wajib pajak karena tidak ada kolom khusus pelaporan SSP di DJP Online.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP memang diwajibkan melampirkan SSP. Namun, untuk sementara waktu wajib pajak tidak perlu melampirkan SSP.
“Untuk sementara tidak dilampirkan dulu. Yang penting menyampaikan laporannya saja,” katanya, seperti dikutip pada Sabtu (23/5/2020).
Seperti diketahui, sesuai SE-29/PJ/2020, file laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP diisi dengan lengkap dan benar serta dilampiri SSP atau cetakan kode billing paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Meskipun tidak perlu dilaporkan sementara waktu, Hestu menegaskan penerima insentif tetap harus membuat SSP sebagaimana amanat PMK 44/2020 dan SE-29/PJ/2020. Lampiran SSP tersebut disimpan wajib pajak sambil menunggu mekanisme penyampaian SSP yang akan disiapkan DJP.
Adapun SSP atau cetakan kode billing dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" atau “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020". Simak artikel ‘Tata Cara Pembubuhan Cap dan Penulisan Nominal SSP PPh 21 DTP’.
"Jadi SSP DTP tetap mesti dibuat dan disimpan saja dulu oleh wajib pajak," imbuh Hestu.
Sebelumnya, Hestu mengatakan DJP akan terlebih dahulu melakukan pembinaan bagi wajib pajak penerima insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM yang belum melaporkan realisasi pemanfaatan untuk masa pajak April 2020.
“Nanti akan ada pembinaan dari KPP. Jadi, terlebih dahulu pembinaan dan pengawasan dari KPP agar mereka segera menyampaikan laporannya,” katanya. Simak artikel ‘Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif’. (kaw)
