INSENTIF PAJAK

E-Reporting Insentif Covid-19 Sudah Bisa Diakses, Ada Menu Monitoring

Redaksi DDTCNews
Senin, 15 Juni 2020 | 16.43 WIB
E-Reporting Insentif Covid-19 Sudah Bisa Diakses, Ada Menu Monitoring

Tangkapan layar tampilan menu Monitoring dalam e-Reporting Insentif Covid-19,

JAKARTA, DDTCNews – Sore ini, Senin (15/6/2020), fitur pelaporan pemanfaatan insentif pajak, e-Reporting Insentif Covid-19, sudah bisa diakses kembali.

Pada pukul 16.00 WIB, DDTCNews kembali mencoba mengakses e-Reporting Insentif Covid-19. Fitur itu sudah normal dan dapat diakses setelah sebelumnya mengalami gangguan karena ada upgrade sistem oleh Ditjen Pajak (DJP).

“Sebelum menyampaikan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19 PPh Final DTP dan PPh Pasal 21 DTP, pastikan Anda berhak untuk memanfaatkan fasilitas insentif tersebut sesuai PMK Nomor 44/PMK.03/2020,” demikian keterangan dalam laman fitur tersebut.

Selain Dashboard, ada menu Monitoring dalam e-Reporting Insentif Covid-19. DJP menyatakan menu Monitoring merupakan informasi proses validasi yang dilakukan sistem. Informasi proses validasi hanya bersifat sementara, yaitu 7 hari sejak pelaporan realisasi di-upload.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam menu Monitoring, apabila status "selesai" maka akan terbit BPS yang dapat diunduh pada menu Dashboard. Apabila status "gagal" maka keterangan kesalahan dapat dilihat pada kolom Aksi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan ada beberapa validasi tambahan yang akan dikembangkan atau disebar (deployment) agar kualitas data yang masuk makin bagus. Simak artikel ‘Soal Akses E-Reporting Insentif Covid-19, Ini Kata Direktur TIK DJP’.

Seperti diketahui, pelaporan menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh DJP untuk mengawasi kebenaran pemanfaatan insentif. Sejauh ini, yang sudah ada di fitur e-Reporting Insentif Covid-19 adalah pelaporan untuk pajak yang ditanggung pemerintah (DTP).

Beberapa skema pengawasan dapat disimak pula dalam artikel ‘DJP Awasi Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP UMKM, Ini Ketentuannya’, ‘DJP Bisa Terbitkan STP, Ini Skema Pengawasan Insentif PPh Pasal 21 DTP’, dan ‘DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25’.

Adapun laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM, penerima insentif wajib menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 21 DTP, yang menyampaikan laporan adalah pemberi kerja.

Sementara itu, Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020). (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Lidia Salsaa
baru saja
kalo di monitoring status nya sudah selesai, tapi bps tidak muncul di dashboard itu gmna yaa ?
user-comment-photo-profile
Lidia Salsaa
baru saja
jika status aksi selesai, tetapi di dashboard nya tidak ada bps itu gmna ya?
user-comment-photo-profile
Oktaviana Herdini
baru saja
Jika pada saat upload terjadi kesalahan , apakah tidak bisa didilete? dan harus buat pembetulan 1, apakah untuk sptnya harus dirubah juga? kan di spt tidak ada perubahan , hanya kesalahan di excell laporan incentif DTP saja, mohon infonya
user-comment-photo-profile
Feri reza prasetya
baru saja
saya udah bisa report
user-comment-photo-profile
Chan
baru saja
#MariBicara
user-comment-photo-profile
Chan
baru saja
ya begini lah pemerintah, kasih insentif pajak tapi bawaanya curigaan mulu wkkw ga ikhlas jatuhnya
user-comment-photo-profile
Raya Sirait
baru saja
ok. terima kasih responnya. harus sabar menunggu nih, tidak seperti bulan lalu otomatis dapat BPS😊
user-comment-photo-profile
Chan
baru saja
belum sepertinya, jika berhasil maka akan ada di dashboard dan dapet BPS
user-comment-photo-profile
Chan
baru saja
halo mau tanya, di excel terbarunya ada kolom validasi billing.. kalau belum dapat ssp dari customer dan sekarang di file excel harus ada kode billing.. Itu bagaimana ya? Mungkin dr pihak customer kan belum melaporkan dan posisi masih belum bayar utk jasanya sedangkan konsep pemotongan customer kan saat pembayaran dan pp 23 belum dibayarkan saja, sudah kita akui sebagai revenue
user-comment-photo-profile
Raya Sirait
baru saja
kalau status masih keterangan diproses apakah bisa dianggap sudah berhasil? suda beberapa menit menunggu status belum berubah. tks