BERITA TERKINI
Machfud Sidik, salah satu pembicara dalam webinar bertajuk Pemberlakuan Pajak Produk Online di Masa New Normal yang digelar Kamis (16/7/2020).
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah diminta untuk segera melakukan pembaruan kebijakan pajak agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang banyak bergeser ke arena digital.
Rektor Universitas Indraprasta PGRI Sumaryoto mengatakan pemerintah perlu melakukan percepatan reformasi pajak. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan ekonomi yang mulai beralih dari sistem manual ke digital.
Menurutnya, penerapan PMK No.48/2020 terkait pungutan PPN pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ada saat ini belum cukup menjawab tantangan dari ekonomi digital.
“Kita perlu dorong pemerintah membuat suatu perubahan aturan untuk mengantisipasi kegiatan ekonomi yang bergeser dari manual ke digital," katanya dalam webinar bertajuk Pemberlakuan Pajak Produk Online di Masa New Normal, Kamis (16/7/2020).
Senada, Dirjen Pajak Periode 2000-2001 Machfud Sidik menilai pemerintah memerlukan sumber penerimaan baru untuk menjamin kesinambungan penerimaan pajak dalam jangka panjang.
Apalagi, insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha selama masa pandemi Covid-19 tidak sedikit di antaranya pemangkasan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25% menjadi 20% sehingga menambah berat upaya pengumpulan penerimaan pajak.
“Pemerintah sudah banyak memberikan stimulus fiskal terutama dengan penurunan tarif PPh badan. Oleh karena itu, harus dicari penggantinya dari PPN dan dari transaksi digital,” jelas Machfud.
Namun demikian, Machfud menilai penggalian potensi penerimaan pajak dari sektor digital tidak mudah. Hal ini dikarenakan perlu ada kerja sama skala internasional agar pungutan tidak berujung sengketa.
Sementara itu, Wakil Ketua Kompartemen Pajak Kadin Indonesia Herman Juwono menilai ruang pemajakan dari transaksi elektronik masih terbuka lebar. Sumber penerimaan tersebut tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri.
Menurut Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) ini penerapan PPN PMSE merupakan langkah pertama otoritas dalam memajaki entitas ekonomi digital.
"PPN PMSE ini sudah merupakan langkah bagus dan berani dari pemerintah, tapi masih ada potensi dari PPh dan pajak transaksi elektronik (PTE) yang masih belum efektif diterapkan," tuturnya. (rig)
