Begini Penjelasan Menkes Soal Rendahnya Serapan Anggaran

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengundang sejumlah menteri dalam rapat kerja membahas laporan APBN semester I/2020, serta penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu menteri yang diundang yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kepada Terawan, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mempertanyakan realisasi serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih minim.

"Penanganan Covid-19 dihubungkan dengan ramainya pemberitaan serapan anggaran yang rendah, dan pada saat yang sama Komisi X menyebut serapan yang lemah itu disinyalir karena tidak adanya koordinasi antara gugus tugas dan Kemenkes," katanya dalam rapat kerja, Rabu (15/7/2020).

Menurut Said, penanganan pandemi Covid-19 menjadi landasan penting dalam pemulihan kondisi sosial masyarakat dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyerapan anggaran kesehatan juga perlu dikebut agar penanganan pandemi bisa maksimal.

Said lantas meminta Terawan mempercepat efektivitas belanja penanganan Covid-19, bersamaan dengan kementerian/lembaga lain memperkuat perlindungan sosial, memberikan insentif pada dunia usaha, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menanggapi pertanyaan Said, Terawan menjelaskan anggaran penanganan Covid-19 terbagi pada pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya Kemenkes selalu berhati-hati mencairkan anggaran pemerintah pusat karena menyangkut moral hazard, termasuk untuk membayar jasa rumah sakit.

Selain itu, pencairan anggaran juga tergantung pada jumlah pasien yang sakit dan memerlukan perawatan medis. "Kalau penyerapannya kurang, berarti pasien yang sakit sedikit. [Penyerapan] santunan yang sedikit juga berarti tenaga kesehatan yang meninggal sedikit," ujarnya.

Dalam pencairan anggaran pun, Terawan mengklaim telah mempermudah prosedurnya. Misalnya pada pencairan insentif untuk tenaga medis yang terbagi dalam dua alur, yakni di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan nilai masing-masing Rp1,9 triliun dan Rp3,7 triliun.

Menurutnya, verifikasi pencairan insentif  tenaga kesehatan di daerah cukup dilakukan di level pemerintah daerah, tak perlu lagi ke pemerintah pusat. "Kami akan berusaha supaya penyerapan tetap bisa terserap dengan baik namun tidak lepas dari akuntabilitas dan efektivitas," katanya.

Hingga 7 Juli 2020, pencairan dana kesehatan untuk penanganan Covid-19 baru mencapai Rp4,48 triliun. Realisasi itu setara dengan 5,12% dari total anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebesar Rp 87,55 triliun. (Bsi)