BERITA TERKINI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menerima 3,5 juta data calon penerima subsidi gaji atau upah untuk pencairan gelombang III sehingga total data pekerja yang diterima mencapai 9 juta orang.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan data calon penerima subsidi gaji untuk gelombang III tersebut lebih banyak dibandingkan dengan gelombang I yang hanya 2,5 juta dan gelombang II yang 3 juta.
"Jumlah data calon penerima subsidi gaji/upah yang diserahkan kepada kami sebanyak 3,5 juta," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2020).
Hingga saat ini, lanjut Ida, penyaluran sebagian subsidi gaji untuk gelombang I dan II telah sampai ke rekening pekerja dan sisanya tengah diproses. Namun, ia tidak menyebutkan secara detail nilai subsidi gaji yang sudah dicairkan.
Dia menambahkan mekanisme penyaluran subsidi gaji gelombang III masih sama seperti sebelumnya. Kemnaker mengecek ulang data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, data diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"KPPN lantas menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III tersebut kepada bank penyalur, yakni bank yang menjadi anggota Himbara. Setelah itu, Himbara menyalurkan uang subsidi gaji langsung ke rekening para penerima," ujarnya.
Berdasarkan data Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan hingga 7 September 2020, subsidi gaji gelombang I telah tersalurkan kepada 2,3 juta rekening atau 92,45% dari total penerima 2,5 juta orang.
Untuk gelombang II, penyalurannya baru 1,38 juta atau 46,20% dari total penerima sebanyak 3 juta orang. Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi gaji tahun ini sebesar Rp37,7 triliun untuk sekitar 15,7 juta pekerja.
Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020.
Penyaluran subsidi gaji tahap I yang senilai Rp1,2 juta ditargetkan rampung pada 30 September 2020. Sedangkan bantuan Rp1,2 juta sisanya diberikan pada maksimum Desember 2020
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan data rekening yang telah terhimpun mencapai 14,5 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 14,3 juta rekening telah tervalidasi, sedangkan 19.000 lainnya dinyatakan tidak valid.
"Data yang tidak valid dikembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi. Kemudian, dari 14,3 juta ini kami lakukan validasi yang berdasarkan kriteria Permenaker No. 14/2020," tuturnya. (rig)
