Jika Produksi Rokok Dominan Diekspor, Ini Janji Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan fasilitas berupa penundaan pelunasan pita cukai bagi perusahaan rokok yang mayoritas produknya diekspor.

Sri Mulyani mengatakan relaksasi itu akan berlaku selama 90 hari, dari yang saat ini hanya 60 hari. Jika ketentuan itu berlaku, perusahaan yang memenuhi kriteria bisa menikmati fasilitas penundaan pelunasan pita cukai atas penjualan rokok di dalam negeri.

"Artinya kami memberikan dorongan bagi perusahaan itu untuk lebih melakukan ekspor daripada mengedarkan di dalam negeri," katanya melalui konferensi video, Kamis (10/12/2020).

Menkeu mengatakan pemerintah mengupayakan agar rokok Indonesia diekspor ketimbang dikonsumsi di dalam negeri, terutama golongan sigaret putih mesin (SPM) yang produksinya selalu meningkat. Pada 2019, produksi SPM 81,4 miliar batang, naik dari 2016 yang baru 70,9 miliar batang.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan memfokuskan pemberian fasilitas penundaan pelunasan pita cukai tersebut kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat (KB) dan kawasan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Berbarengan dengan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5% pada 2021, Sri Mulyani berharap kegiatan ekspor itu bisa berdampak pada penurunan prevalensi merokok di Indonesia, terutama pada kalangan anak dan perempuan.

Prevalensi merokok anak saat ini 9,1%, dan pemerintah menargetkan penurunan ke 8,7% pada 2024, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. "Prevalensi merokok secara umum diharapkan turun dari 33,8% menjadi 33,2% pada 2021," ujarnya.

Secara bersamaan, pemerintah akan menggencarkan operasi pemberantasan rokok ilegal. Menurut Menkeu, peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian negara karena tidak membayar pita cukai, tetapi juga membahayakan masyarakat karena produksinya tidak terkendali. (Bsi)