BERITA PAJAK HARI INI

Dapat Insentif Pajak, Jangan Lupa Lapor Realisasinya di DJP Online

Redaksi DDTCNews
Kamis, 11 Februari 2021 | 08.01 WIB
Dapat Insentif Pajak, Jangan Lupa Lapor Realisasinya di DJP Online

Ilustrasi. E-Reporting Insentif Covid-19 DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas mengimbau wajib pajak tidak lupa menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak, terutama yang ada dalam PMK 9/2021. Imbauan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (11/2/2021).

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan otoritas membuka pintu lebar-lebar bagi wajib pajak untuk memanfaatkan insentif yang sudah diberikan tahun lalu dan tahun ini. Namun, pemanfaatan itu harus diikuti dengan kepatuhan pelaporan realisasinya.

Dia mengungkapkan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pemanfaatan insentif pajak pada tahun lalu. Oleh karena itu, Yon mengimbau wajib pajak untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pada 2020 terlebih dahulu sebelum kembali mengajukan pada tahun ini.

“Bagi wajib pajak yang eligible silakan manfaatkan dan kami ingatkan pelaporan juga harus disampaikan lewat aplikasi. Ini perlu disampaikan karena sebagian besar yang memanfaatkan lupa untuk melaporkan realisasi,” ujarnya.

Selain mengenai pemanfaatan insentif pajak, ada pula bahasan tentang perlunya kestabilan penerimaan pajak untuk mendukung upaya pengembalian defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Deadline Pelaporan Realisasi Pemanfaatan

Pasal 19 PMK 9/2021 memberi penegasan ketentuan bagi pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP berdasarkan pada PMK 23/2020, PMK 44/2020, dan PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020 tapi belum menyampaikan laporan realisasi.

“Dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun pajak 2020,” bunyi penggalan Pasal 19 ayat (2) PMK 9/2021. Simak pula ‘Ini Imbauan Resmi DJP Soal Pengajuan Ulang Pemanfaatan Insentif Pajak’. (DDTCNews)

  • Tata Kelola Pemanfaatan Dana PEN

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif harus dilakukan karena menjadi bagian dari tata kelola pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pelaporan juga menjadi objek pemeriksaan dari berbagai lembaga.

Setidaknya terdapat 3 entitas yang mengawasi pemanfaatan insentif pajak, yakni Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Salah satu temuan itu soal pemanfaatan insentif fiskal tapi belum melaporkan realisasi pemanfaatan. Kami dorong dan imbau pada kesempatan ini yang belum lapor untuk segera dilaporkan sehingga tata kelola menjadi baik,” kata Yon. Simak pula ‘Dirjen Pajak Awasi Kepatuhan Pemanfaat Insentif PMK 9/2021’. (DDTCNews)

  • Defisit Fiskal di Bawah 3% PDB

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan upaya untuk menciptakan penerimaan pajak yang stabil dan mengembalikan defisit di bawah 3% PDB tidak mudah. Menurutnya, tantangan utama pemerintah adalah memastikan transisi menuju disiplin fiskal tidak memberikan guncangan pada dunia usaha.

Oleh karena itu, pada tahun ini, pemerintah masih memberikan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kegiatan usaha. Aktivitas ekonomi yang mulai pulih secara bertahap akan berkorelasi pada peningkatan penerimaan pajak.

"Untuk kembali normal akan menjadi tantangan untuk menciptakan soft landing dari 2022. Kami berharap ini tidak memberikan shock yang besar kepada dunia usaha dengan modal pertumbuhan ekonomi yang pulih," ujarnya. Simak ‘Kembalikan Defisit Fiskal di Bawah 3% PDB, Penerimaan Pajak Jadi Kunci’. (DDTCNews)

  • Perpanjangan BMAD Impor Bopet

Pemerintah memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate (Bopet) dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.010/2021, perpanjangan BMAD itu dikarenakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia menilai pengenaan BMAD masih diperlukan. Pengenaan BMAD tersebut diperpanjang hingga 5 tahun ke depan. Simak ‘Pengenaan BMAD untuk Impor Bopet dari Tiga Negara Ini Diperpanjang’. (DDTCNews/Kontan)

  • BMTP Impor Karpet

Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Pengenaan BMTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.010/2021.

Beleid ini dirilis setelah hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya kerugian serius yang dialami industri dalam negeri. BMTP atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya ini dikenakan selama 3 tahun dengan tarif yang berbeda tiap periodenya. Simak selengkapnya pada artikel ‘PMK Baru, Impor Karpet Kena BMTP’. (DDTCNews)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Olivia Ariyanto
baru saja
Pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah oleh Wajib Pajak akan menjadi sia-sia apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan realisasinya sehingga penting bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Pemberian insentif ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan kegiatan usaha yang nantinya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, diperpanjangnya pengenaan BMAD Impor Bopet dan BMTP Impor Karpet tentunya diharapkan mampu menekan jumlah impor bopet dan karpet sehingga tidak membuat industri dalam negeri merugi.
user-comment-photo-profile
Anaqi
baru saja
DJP koq kesannya lemmot dalam pelaksanaan aturan yang dibuat, laporan untuk PMK 9 tahun 2021 saja fitur2nya belum kelar di djponline, belum lagi verifikasi email (gmail) belum bisa diatasi oleh pihak DJP. Wajib pajak makin puyeng😔
user-comment-photo-profile
Monic Provi Dewinta
baru saja
Kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tentu saja akan berdampak baik kedepannya bagi industri terkait di dalam negeri. Dengan demikian, produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor.
user-comment-photo-profile
Adlan Ghiffari
baru saja
Pelaporan realisasi perlu dijadikan perhatian bagi Wajib Pajak karena melaporkan realisasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan ketika ingin memanfaatan insentif pajak tersebut.
user-comment-photo-profile
Sehat Suandi
baru saja
Untuk final UMKM menu pelaporan belum ada untuk 2021 .. Mohon info nya