BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/6/2021).
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima 6 rekomendasi Panja Penerimaan Negara Komisi XI dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022.
Sri Mulyani mengatakan perekonomian 2022 diprediksi masih dalam kondisi yang dinamis. Namun, lanjutnya, pemerintah akan menetapkan estimasi target penerimaan secara hati-hati dengan melakukan berbagai upaya optimalisasi.
"Kami menerima, termasuk tadi yang disampaikan menggunakan data tax amnesty, mengoptimalkan penerimaan dari digital economy, dan perluasan basis cukai," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/6/2021).
Sri Mulyani berharap target rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB yang tertuang dalam KEM-PPKF 2022 dapat tercapai seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan, baik dari pajak, bea, dan cukai, serta PNBP.
Menkeu juga menegaskan hasil rapat Panja akan menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2022 secara akurat. Pemerintah akan mengupayakan pemulihan ekonomi dan menyehatkan defisit APBN.
"Kami mencari keseimbangan di antara dua ini," ujarnya.
Panja telah memberikan 6 rekomendasi kepada pemerintah di antaranya seperti meningkatkan setoran perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan merumuskan objek cukai baru yang bisa dikenakan dengan tetap memperhatikan UU Cukai.
Selain itu, Panja juga meminta pemerintah memaksimalkan data dari program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2016 dan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Pada 2022, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan senilai Rp1.499,3 triliun—Rp1.528,7 triliun, naik 4—6% dari target penerimaan perpajakan tahun ini. Target penerimaan perpajakan pada 2022 tersebut akan berkisar 8,37—8,42% terhadap PDB.
Sementara itu, kebutuhan belanja negara dipatok pada kisaran Rp2.631,8 triliun—Rp2.775,3 triliun, sehingga defisit APBN 2022 tetap berada di kisaran Rp807 triliun—Rp881,3 triliun, atau 4,51—4,85% terhadap PDB. (rig)
