BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas membersihkan lantai sekitar deretan toko yang sudah tutup di pusat berbelanjaan modern, Jambi, Senin (12/7/2021). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memandang jangka waktu pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas unit mal oleh pemerintah terlalu singkat.
Ketua Umum Hippindo Budiarso Iduansjah mengatakan insentif PPN DTP perlu diperpanjang. Tak hanya itu, Budiarso juga mengatakan pemerintah sebaiknya juga memberikan insentif atas PPh final atas sewa.
"Perlu diperpanjang dan yang terpenting adalah PPh final Pasal 4 Ayat (2) yang sekarang 10% kalau bisa dihapus hingga Juni 2021," katanya, Senin (3/8/2021).
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Merujuk Pasal 3 ayat (1) PMK 102/2021, insentif tersebut hanya diberikan selama 3 bulan saja yaitu atas sewa pada Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus hingga November 2021.
Namun demikian, PMK tersebut tidak mengatur soal insentif PPh final atas sewa tanah/bangunan sebagaimana diminta oleh pelaku usaha, seperti Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia dan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI).
Sebelumnya, Ketua APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan relaksasi PPh final atas pendapatan sewa dan service charge diperlukan oleh pengelola mal.
"Kami bayar PPh final dari pembayaran sewa dan service charge. Namun, pemerintah hingga saat ini belum memberikan relaksasi PPh final yang kami minta. Insentif PPN sewa hanya dinikmati oleh penyewa dan belum bermanfaat bagi pengelola," tuturnya. (rig)
