BERITA TERKINI
Logo aplikasi Ability to Pay (ATP).
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan menggunakan aplikasi Ability to Pay (ATP) dalam pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan kegiatan lainnya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (5/8/2021).
Sesuai dengan Surat Edaran DJP No. SE-39/PJ/2021, ATP merupakan indikator yang memberikan gambaran kemampuan bayar wajib pajak. Gambaran kemampuan bayar yang dibentuk berdasarkan pada data historis tersebut bersifat prediktif.
“ATP menggunakan pendekatan skala pengukuran (scoring) berdasarkan analisis 4C, yaitu Capacity, Capital, Character, dan Condition untuk memberikan gambaran level kualitatif kemampuan bayar wajib pajak,” bunyi penggalan bagian pemanfaatan ATP dalam SE tersebut.
Adapun level kualitatif kamampuan bayar wajib pajak terbagi menjadi 5, mulai dari very low (mengindikasikan likuiditas wajib pajak relatif sangat rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain di kelasnya) hingga very high (mengindikasikan level likuiditas relatif sangat tinggi). Simak ‘Identifikasi Kemampuan Bayar Wajib Pajak, DJP Pakai Aplikasi Ini’.
Selain pemanfaatan aplikasi ATP, ada pula bahasan terkait dengan penunjukan 6 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital oleh dirjen pajak. Ada pula bahasan mengenai upaya optimalisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun.
Dalam kegiatan pengawasan, ATP dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan kemampuan bayar wajib pajak dalam menentukan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3). Selanjutnya, dalam kegiatan pemeriksaan, indikator ATP dapat dimanfaatkan sebagai acuan tingkat ketertagihan dalam usulan pemeriksaan.
Selanjutnya, dalam kegiatan penagihan, ATP dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prognosis pencairan piutang pajak dan rencana kegiatan penagihan. Ada pula pemanfaatan ATP untuk kegiatan lain.
Kegiatan lain yang dimaksud pertama, pemanfaatan dalam optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara pada kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
Kedua, pemanfaatan dalam proses penelitian permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketiga, pemanfaatan dalam proses penelitian permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25.
Keempat, pemanfaatan dalam proses penelitian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi. Kelima, pemanfaatan untuk mendukung kegiatan lainnya di DJP untuk penggalian potensi penerimaan pajak. (DDTCNews)
Dirjen pajak kembali menunjuk 6 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN produk digital. Keenam pelaku usaha tersebut yakni Shutterstock, Inc., Shutterstock Ireland Ltd., Fenix International Limited, Bold LLC, High Morale Developments Limited, dan Aceville Pte Ltd.
Dengan penambahan ini, pemungut PPN produk digital PMSE yang telah ditunjuk menjadi sebanyak 81 badan usaha. Sejak Januari hingga akhir Juli 2021, realiasi penerimaan PPN produk digital PMSE senilai Rp2,2 triliun. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan selain penggalian potensi penerimaan setelah diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ada 3 agenda optimalisasi penerimaan yang dilakukan DJP hingga akhir 2021.
Pertama, pelayanan elektronik kepada wajib pajak akan terus diperbaiki. Kedua, pengawasan pembayaran masa akan diintensifkan. Ketiga, perluasan basis pajak dengan menunjuk pemungut baru PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Simak ‘Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021’. (DDTCNews)
DJP memberikan banyak pilihan kepada wajib untuk melakukan pengaduan apabila mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan.
DJP menyampaikan permintaan maaf apabila wajib pajak pernah mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, DJP membuka banyak saluran pengaduan yang bisa diakses dengan mudah. Simak ‘Tingkatkan Pelayanan Pajak, DJP Sediakan 7 Saluran Pengaduan’. (DDTCNews)
Sejalan dengan tidak dapat dilaksanakannya beberapa sidang pemeriksaan yang semula dijadwalkan secara tatap muka pada 3—10 Agustus 2021, ketua Pengadilan Pajak merilis pedoman ketentuan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan.
Pedoman itu dimuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE- 17/PP/2021. Ada dua ketentuan dalam SE ini. Pertama, jangka waktu persiapan seluruh persidangan tidak memperhitungkan periode 3—10 Agustus 2021 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Kedua, jangka waktu pelaksanaan seluruh persidangan juga tidak memperhitungkan periode 3—10 Agustus 2021 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (DDTCNews) (kaw)
