KEBIJAKAN PEMERINTAH

HUT ke-20 DJPK, Sri Mulyani Singgung UU HKPD dan Otsus Papua

Dian Kurniati
Rabu, 29 Desember 2021 | 10.01 WIB
HUT ke-20 DJPK, Sri Mulyani Singgung UU HKPD dan Otsus Papua

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri peringatan HUT ke-20 DJPK. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung pengesahan 2 UU penting tentang keuangan daerah yang disahkan sepanjang tahun 2021. Hal ini disampaikannya dalam peringatan HUT ke-20 Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK).

Kedua beleid tersebut yakni UU Otonomi Khusus Papua dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menurutnya, 2 UU tersebut harus menjadi semangat pemerintah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

"Dua UU ini menjadi lembaran baru bagi Indonesia untuk merevitalisasi dan melaksanakan semangat otonomi daerah dengan lebih baik lagi," katanya melalui unggahan di akun @smindrawati, dikutip Rabu (29/12/2021).

Sri Mulyani mengatakan sejak ditetapkannya sistem desentralisasi, Kemenkeu diberi amanat untuk menyelenggarakan tugas perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui APBN yang ditransfer ke daerah, pemerintah berharap keadilan sosial dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa  terkecuali.

Dia menyebut pemerintah membelanjakan sepertiga dari total belanja APBN melalui pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, transformasi pengelolaan dana transfer ke daerah harus dilakukan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Sri Mulyani kemudian meminta seluruh jajaran DJPK, terutama generasi milenial, untuk terus berinovasi dan memacu kreativitas untuk meningkatkan ataupun mengefektifkan dana yang ditransfer ke daerah. Menurutnya, transfer dana ke daerah yang efektif akan membuat pemanfaatannya lebih lebih optimal dan bebas korupsi.

Selain itu, dia juga berpesan agar seluruh pegawai DJPK tidak hanya bekerja secara rutin dan cepat berpuas diri, tetapi juga memberikan tantangan kepada diri sendiri dan organisasi untuk mampu bertransformasi.

Secara bersamaan, dia meminta DJPK terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan unit lain yang terlibat untuk membangun daerah.

"Ini adalah pekerjaan untuk membangun Indonesia, satu bata demi satu bata, di semua pelosok Indonesia sehingga semua orang Indonesia bisa maju bersama," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.