Kepala Daerah Diminta Siap-Siap, Jokowi Prediksi Krisis Lebih Lama

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan kepala daerah bersiap menghadapi krisis yang diperkirakan bakal berlanjut hingga tahun depan.

Jokowi mengatakan situasi perekonomian Indonesia pada 2023 diperkirakan masih tidak mudah karena ketidakpastian global yang meningkat. Dalam situasi tersebut, dia meminta semua menteri dan kepala daerah menyiapkan perencanaan yang baik agar faktor risiko eksternal tidak mengganggu tren pemulihan ekonomi di dalam negeri.

"Kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus memiliki sense of crisis, jangan business as usual," katanya dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022, Kamis (28/4/2022).

Jokowi mengatakan ekonomi dan politik global sedang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian. Selain karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kini dunia diharapkan pada perang antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan krisis energi dan krisis pangan. 

Menurutnya, perang Rusia dan Ukraina pada akhirnya telah menyebabkan peningkatan inflasi global dan berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi global.

Inflasi yang tinggi tersebut misalnya terjadi Turki yang mencapai 64,1%, serta Amerika Serikat yang biasanya di bawah 1% kini mencapai 8%. Adapun di Indonesia, laju inflasi tercatat masih terkendali sebesar 2,6% tetapi memerlukan upaya keras untuk menjaganya.

"Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita semua betul-betul waspada, mengkalkulasi secara detail, sehingga langkah antisipasinya tepat," ujarnya.

Jokowi kemudian menyampaikan beberapa arahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa di berbagai instansi pemerintah.

Kemudian, mempercepat hilirisasi industri di dalam negeri seperti melalui pembangunan smelter untuk mengolah hasil tambang. Selain itu, dia juga meminta peningkatan produktivitas dan kemandirian sektor pangan dan energi, serta mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja. (sap)