BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah warga antre mengambil air bersih usai peresmian bantuan instalasi air bersih untuk warga oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kampung Cikedung, Kasemen, Serang, Banten, Selasa (4/10/2022). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/tom.
SUMEDANG, DDTCNews - Wajib pajak badan pengusaha air bersih di Sumedang, Jawa Barat didatangi oleh petugas dan juru sita dari KPP Pratama Sumedang pada Oktober lalu.
Petugas mengingatkan wajib pajak untuk segera melaporkan usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Ternyata, wajib pajak mengaku tidak tahu menahu jika bidang usaha yang ditekuninya wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP.
"Setelah diberi tahu, wajib pajak bersedia untuk melaporkan usaha dan dikukuhkan jadi PKP serta menjalankan kewajiban perpajakannya," kata Plt. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Sumedang Budi Avianto dilansir pajak.go.id, dikutip Kamis (17/11/2022).
Perlu diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 40/2015 s.t.d.t.d. PP 58/2021, pengusaha yang bergerak di bidang penyaluran air bersih dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Usaha air bersih yang dimaksud termasuk air bersih siap minum atau yang belum siap minum.
Namun, Pasal 4 PP 40/2015 menegaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan air bersih wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika sudah dikukuhkan sebagai PKP, nantinya pengusaha yang melakukan penyerahan air bersih tersebut wajib menerbitkan faktur pajak.
"Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan," bunyi Pasal 5 PP 40/2015.
Selain mengingatkan perihal pengajuan PKP, petugas pajak dari KPP Pratama Sumedang juga menagih komitmen wajib pajak untuk membayarkan utang pajak yang telah disampaikan dalam Surat Tagihan Pajak (STP). Sekali lagi, wajib pajak masih memiliki pengetahuan yang minim tentang kewajiban perpajakannya.
Merespons hal ini, petugas pajak memberikan edukasi dan pendampingan agar wajib pajak bisa segera memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. (sap)
