BERITA TERKINI
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada 4 kementerian serta seluruh pemprov dan pemkab/pemkot untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah.
Percepatan konektivitas di daerah dianggap perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan biaya logistik, menghubungkan sentra-sentra ekonomi, dan memeratakan kondisi jalan yang mantap.
"Pendanaan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) ini bersumber dari APBN dan APBD," bunyi Diktum Keempat Inpres 3/2023, dikutip Senin (20/3/2023).
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenkeu, dan Kemendagri serta pemda diminta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk membangun jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi untuk mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan kawasan produktif lainnya.
Kemantapan jalan daerah juga perlu ditingkatkan, utamanya di sekitar kawasan industri Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor. Jalan di sekitar IKN juga diperintahkan untuk diperlebar guna mengantisipasi kemacetan.
Secara khusus, Kementerian PPN/Bappenas diperintahkan untuk mengoordinasikan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah serta menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan bersama Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR diperintahkan untuk menentukan kriteria teknis percepatan peningkatan konektivitas jalan hingga memastikan tidak adanya tumpang tindih penanganan jalan daerah antara pemerintah pusat dan pemda.
Adapun Kemenkeu diperintahkan untuk menyiapkan anggaran percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah hingga 2024 serta menyiapkan tambahan anggaran baik menggunakan mekanisme kontrak tahun tunggal maupun kontrak tahun jamak.
Terakhir, Kemendagri diminta memberikan sosialisasi kepada gubernur dan bupati/wali kota tentang pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan serta menyiapkan dukungan kebijakan untuk pemda. (sap)
