BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bertekad mengembangkan kembali daya tarik investasi di Kota Batam dengan jalan terebih dahulu menuntaskan persoalan dualisme pengelolaan wilayah di antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai permasalahan baik internal maupun eksterna telah mengakibatkan kinerja Batam sebagai regional economic center telah menurun.
“Ini (penyelesaian persoalan) dimaksudkan agar iklim investasi di Batam dapat berkembang sehingga apa yang menjadi tujuan menciptakan Batam sebagai kawasan industri dan kawasan tujuan perdagangan yang handal dapat tereaisasi,” katanya, Jumat (7/10).
Persoalan dualisme akan diatasi dengan mengelola aset fasiitas umum dan sosial, meningkatkan pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta menciptakan lahan dan uang wajib tahunan otoritas (UWTO).
Dalam waktu dekat pemerintah juga akan segera membentuk Dewan Kawasan Batam. Sementara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap BP Batam.
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) BP Batam. Keputusan tersebut muncul saat Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar rapat kerja bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah RI dan sejumlah asosiasi, serta pengusaha, Jakarta, Jumat (7/10).
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan transformasi terhadap status Kota Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pemerintah menargetkan masa transisi tersebut akan selesai selama 3 tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi. (Amu)
