BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus mematangkan rencana pemberlakuan pajak progresif bagi kepemilikan tanah yang tidak produktif (idle). Rencana ini masih dalam tahap penggodokan Kementerian Keuangan dan diharapkan bisa diimplementasikan tahun ini. Berita tersebut menjadi topik utama media nasional pagi ini, Rabu (25/1).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan tujuan pengenaan pajak progresif ini adalah agar tanah yang menganggur menjadi produktif. Terkait dengan mekanismenya, Suahasil menambahkan masih akan dibahas lebih lanjut.
Namun, bagi pemerintah daerah akan berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara, untuk pemerintah pusat dapat melalui mekanisme Pajak Penghasilan (PPh). Sesuai dengan rencana Presiden Joko Widodo yang menekankan pemerataan menjadi fokus agenda kerja pemerintah 2017, maka pembahasan kebijakan pajak progresif ini diharapkan selesai pada Februari 2017.
Kabar lainnya datang dari para pelaku OTT (over the top) yang meminta perlakuan yang sama atas pengenaan pajak kepada pemilik akun yang menjual barang dan jasa di jejaring sosial, termasuk selebriti yang menggunakan platform Youtube dan Instagram. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Jason Tedjasukmana, Head of Corporate Communications Google Indonesia berpendapat bahwa setiap subjek pajak yang memiliki pendapatan seharusnya dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, khusunya bagi para pelaku OTT. Salah satu cara yang akan dilakukan pemerintah ialah dengan memeriksa NPWP para pemilik akun dan selebriti, kemudian mengirimkan surat pemberitahuan untuk membayar pajak ke alamat yang tertera.
Kementerian Keuangan mengutak-atik kembali APBN 2017. Langkah ini dinilai akan mengubah sejumlah asumsi ekonomi makro di APBN 2017 karena tidak relevan dengan kondisi terkini. Beberapa asumsi makro yang akan diubah yakni, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan inflasi. Ekonom Samuel Asset Manajemen, Lana Soelistyaningsih mengatakan dampak paling besar perubahan asumsi makro ke anggaran adalah kenaikan ICP. Hal ini akan membuat PNBP sektor migas dan nonmigas naik.
Sejumlah perbankan local berniat memburu pinjaman bilateral dari institusi asing untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kredit tahun ini. Pinjam bilateral menjadi pilihan karena memilki bunga yang rendah. Salah satu bank yang akan melakukan pinjaman bilateral adalah bank mandiri yang telah menjajaki pinjaman dari China, Jepang dan Eropa. Mayoritas pinjaman ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya jangka panjang.
Dalam beberapa tahun terakhir peran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap penerimaan negara secara keseluruhan semakin mengecil. Tren tersebut akan berlanjut pada tahun 2017. Dalam APBN 2017, rasio PNBP terhadap penerimaan dalam negeri kembali turun menjadi hanya 14%. Sementara, target PNBP dipatok sebesar Rp 250 triliun. Jumlah ini secara nominal juga lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, yaitu dengan mengotpimalkan dua institusi terkait; Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. (Amu)
