BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh Penyelenggara Negara Wajib Lapor (PNWL) telah mencapai 100%.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan seluruh 29.806 PNWL Kementerian Keuangan per 17 Maret 2017 sudah menyampaikan kewajiban LHKPN.
Tingkat kepatuhan 100% ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara sosialisasi aplikasi penyampaian LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) pada Selasa (14/3) pekan lalu.
Dalam acara itu, Sri Mulyani memberikan waktu kepada PNWL di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum menyampaikan LHKPN, untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam waktu tiga hari.
"Menkeu menegaskan bahwa kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi salah satu kriteria yang dapat menjadi penilaian untuk penetapan mutasi, promosi maupun seleksi jabatan," ujar Nufransa dalam keterangan resminya yang dikutip DDTNews, Selasa (21/3).
Berdasarkan hasil verifikasi bukti pengiriman atau tanda terima formulir LHKPN dan konfirmasi menyeluruh kepada 11 unit eselon I yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, dari 187 PNWL, sebanyak 112 orang telah menyampaikan LHKPN.
Sementara itu, sebanyak 75 orang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar PNWL-LHKPN karena bukan termasuk kriteria wajib lapor yang disyaratkan dalam peraturan, menjalani tugas belajar, pensiun, meninggal dunia maupun diberhentikan sebagai PNS.
LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta harta yang dimiliki oleh istri maupun suami dan anak yang masih dalam tanggungan yang dilaporkan melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepatuhan penyampaian LHKPN ini menjadi indikator utama KPK dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 31 Desember 2016 tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Kementerian Keuangan mencapai 99,43%. Menurutnya, masih ada 163 pejabat di Kementerian Keuangan yang belum melaporkan hartanya ke KPK.
"Ada 163 (pegawai) yang belum. Tolong semua pejabat eselon I tanya ke pejabat eselon II, pejabat eselon II tanya ke bawahannya, yang harus lakukan pelaporan LHKPN," tegasnya.
Tak hanya meminta pejabat untuk melapor, Sri Mulyani juga mengancam akan memberikan peringatan kepada pejabat yang belum patuh. Bahkan, ia juga akan memberikan nilai merah, tak akan dipromosikan naik jabatan, bahkan tak sungkan untuk mengganti jabatan bagi pejabat yang belum lapor.
"Saya pernah janji ke Pak Agus (Ketua KPK) untuk meminta Kementerian Keuangan harus 100% patuh," pungkasnya. (Amu)
