Gagasan Poros Maritim Perlu Dilanjutkan

SEMARANG, DDTCNews—Orientasi pembangunan nasional yang berbasiskan maritim atau gagasan poros maritim perlu dipertahankan sekaligus dilanjutkan dalam masa periode kedua Presiden Joko Widodo. Pilihan itu sudah sesuai dengan kondisi geografis Indonesia

Mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan bangsa Indonesia pada masa lalu berakar di laut, dengan pembangunan berbasis kelautan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Islam disegani di dunia.

“Bahkan dengan berbasis kelautan inilah Agama Islam berkembang pesat di Indonesia,” ujarnya dalam seminar bertajuk Multikulturalisme dan Kemaritiman yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kampus Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, Senin (26/8/2019).

Seminar yang dimodetori Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip Yetty Rochwulaningsih itu juga menghadirkan Sekertaris Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan, Dosen FIB Undip Singgih Tri Sulistiyono dan Mudjahirin Thohir.

Menurut Rokhmin, Indonesia perlu berterimakasih pada Presiden Abdurrahman Wahid yang berhasil meletakkan kembali dasar pembangunan ekonomi yang selama ini berorientasi darat. Reorientasi itu sekaligus meluruskan sejarah bangsa yang pernah berjaya di masa lalu sebagai bangsa maritim.

“Beliau menekankan perlunya reorientasi pembangunan ekonomi dari basis daratan kembali ke basis kelautan. Terlebih Indonesia berada di kawasan lautan Hindia-Pasifik yang sangat strategis dalam kancah perekonomian global,” katanya dalam rilis yang diterima DDTCNews, Selasa (27/8/2019)

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menegaskan salah satu terobosan besar Presiden Wahid atau Gus Dur saat menjabat sebagai presiden adalah mendirikan Departemen Eksplorasi Laut pada 26 Oktober 1999 yang sejak 2005 menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam Pemerintahan Gus Dur pula, APBN untuk pemanfaatan potensi kemaritiman melonjak tajam dari Rp600 miliar menjadi Rp77 triliun. “Tidak hanya mengelola laut, Gus Dur juga mendorong penguatan nelayan Indonesia dan ketahanan wilayah lautan Indonesia,” katanya. (Bsi)