BERITA TERKINI
JAMINAN kesehatan masyarakat menjadi salah satu kewajiban penting yang perlu dipenuhi baik oleh pemerintah maupun perusahaan.
Bagi pemerintah berbagai negara, kebijakan ini merupakan salah satu hak dasar warga negara yang perlu diselenggarakan untuk menjamin kualitas hidup. Sementara bagi perusahaan, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan asuransi kesehatan.
Perlakuan pajak khusus menjadi salah satu kebijakan yang digunakan oleh berbagai negara sebagai ‘jembatan’ yang menghubungkan peran pemerintah dan perusahaan dalam penyediaan asuransi kesehatan.
Lantas, perlakuan pajak seperti apa yang dimaksud? Kemudian, bagaimana kaitannya dengan jaminan kesehatan?
Artikel berjudul ‘Evaluating Effects of Tax Preferences on Health Spending and Federal Revenues’ menawarkan pembahasan komprehensif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Melalui hasil studi empiris, Cogan et. al. pada 2017 memberikan gambaran pengalaman kebijakan pajak tertentu terhadap jaminan kesehatan di Amerika Serikat.
Hingga saat ini, hampir seluruh pekerja di Amerika Serikat menerima manfaat asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem pajak federal yang memberikan subsidi bagi asuransi kesehatan berbasis pekerjaan dengan mengecualikannya dari upah dan potongan pajak penghasilan.
Perlakuan pajak istimewa tersebut nyatanya berimplikasi pada anggaran pemerintah. Subsidi pajak asuransi kesehatan mengakibatnya adanya trade off berupa penerimaan negara yang hilang (revenue foregone). Pada 2018, tercatat sekitar US$225 miliar pendapatan pajak penghasilan dari pengecualian kontribusi asuransi kesehatan dari pendapatan kena pajak.
Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai bentuk perlakuan pajak khusus terhadap pengeluaran kesehatan dan penerimaan negara. Menggunakan data survei pengeluaran kesehatan keluarga Amerika Serikat selama 10 tahun, Cogan et. al. melakukan analisis regresi terhadap berbagai variabel tersebut untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan pemerintah federal.
Menyitir ulasan klasik Pauly (1986), perlakuan pajak khusus terhadap penyediaan jaminan kesehatan dapat mengakibatkan inefisiensi ekonomi dan peningkatan pengeluaran kesehatan apabila tidak di desain dengan tepat. Setidaknya terdapat dua justifikasi teoritis yang mendukung argumen tersebut.
Pertama, pembebasan pajak tertentu dapat menurunkan biaya keseluruhan perawatan kesehatan terhadap barang dan jasa lain yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran distortif. Kedua, biaya perawatan kesehatan melalui asuransi akan relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan biaya pribadi yang diganti perusahaan (out-of-pocket expenses).
Hal tersebut mendorong preferensi individu untuk beralih kepada jaminan kesehatan dengan tingkat premi yang lebih tinggi dan pada gilirannya meningkatkan belanja pajak pada sektor kesehatan tanpa didukung dengan penerimaan pajak.
Dalam perspektif ekonomi, perlakuan pajak yang tidak tepat terhadap jaminan kesehatan juga dapat meningkatkan permasalahan adverse selection. Fenomena ini muncul ketika program subsidi pajak terhadap asuransi kesehatan dinikmati oleh individu yang tidak tepat sasaran.
Studi empiris ini menunjukkan hasil yang serupa dengan berbagai argumen teoritis yang juga dibahas di dalam artikel. Berdasarkan proyeksi dan kalkulasi yang dilakukan, Cogan et. al. menemukan besarnya inefisiensi pengeluaran pemerintah apabila asuransi kesehatan masih dikecualikan dari pajak penghasilan.
Artikel ini juga menawarkan alternatif kebijakan pembebasan pajak sebagai solusi dari inefisiensi ekonomi yang ditimbulkan. Pembatasan pengecualian pajak asuransi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi yang signifikan terhadap pengeluaran perawatan kesehatan dan penerimaan pemerintah.
Hal ini dilakukan dengan mengurangi cakupan individu yang mendapatkan subsidi, meningkatkan pengeluaran kesehatan yang berasal dari pengeluaran out-of-pocket yang kena pajak dan pada gilirannya menurunkan total pengeluaran untuk perawatan kesehatan.*
