Pajak atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya

TIDAK semua transaksi di bursa efek akan dikenakan pajak. Hanya transaksi atas penjualan saham dan penghasilan dalam bentuk dividen yang diterima oleh investor yang akan dikenakan pajak. Sementara, transaksi pembelian tidak kena pajak.

Payung hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

Adapun pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 (selanjutnya disebut KMK 282/1997).

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Saham

Dalam Pasal 2 dan 3 KMK 282/1997 disebutkan besarnya tarif pajak penghasilan atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara, untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambaham pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham.

Definisi saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) dan saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Sementara itu, yang tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah sebagai berikut:

• Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham
• Saham yang diperoleh pendiri setelah IPO yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya.
• Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksa dana

Atas transaksi sekuritas lainnya, seperti derivatif dalam bentuk berjangka waktu panjang yang diperdagangkan di bursa akan dikenakan pajak dengan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.

Selanjutnya, atas penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009.

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Besarnya Pajak yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor pajak penghasilan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat - lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya.

Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotogan dan penyetoran pajak penghasilan kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Adapun untuk penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri:

• selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 (tanggal 29 Mei 1997), apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan;
• selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan (tanggal 29 Mei 1997);

Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan pajak penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar sebagai wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.*