Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB

PEMERINTAH baru-baru ini menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2021 yang mengatur pendaftaran dan pelaporan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) dari wajib pajak kepada Ditjen Pajak (DJP).

Merujuk PMK 48/2021, setiap wajib pajak PBB harus mendaftarkan diri kepada DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak paling lama 1 bulan setelah terpenuhinya persyaratan subjektif. Nanti, wajib pajak bersangkutan akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PBB.

Ketentuan mengenai SKT Objek Pajak PBB ini tidak disebutkan dalam peraturan sebelumnya. SKT ini merupakan surat keterangan dari Kepala KPP yang menyatakan objek pajak dan wajib pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Ditjen Pajak.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan SKT PBB kepada KPP. Untuk diperhatikan, objek PBB yang dimaksud meliputi objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor Lainnya.

Permohonan pendaftaran dapat diajukan secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Permohonan juga bisa dilakukan secara tertulis, baik secara langsung, pos, atau jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

Permohonan menggunakan format seperti tercantum dalam PMK 48/2021 dan dilampiri dengan dokumen objek pajak dan wajib pajak. Dokumen wajib pajak antara lain NPWP dan KTP untuk orang pribadi atau akta pendirian perusahaan serta KTP salah satu pengurus untuk badan.

Sementara itu, dokumen objek pajak antara lain seperti dokumen izin usaha untuk sektor perkebunan; dokumen izin atau penugasan untuk sektor perhutanan; dokumen kontrak kerja sama untuk sektor migas; dokumen izin, kuasa, atau penugasan utnuk sektor panas bumi; dan lainnya.

Setelah itu, Kepala KPP akan melakukan penelitian admininstrasi atas permohonan pendaftaran wajib pajak. Kepala KPP akan memberikan keputusan menerima permohonan atau menolak permohonan paling lama 10 hari kerja, terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan SKT PBB paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Bila wajib pajak tak melaksanakan kewajiban pendaftaran, Kepala KPP bisa melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi. Dari hasil pemeriksaan atau penelitian itu, Kepala KPP bisa menerbitkan SKT berdasarkan kewenangan secara jabatan.

SKT yang diterbitkan secara jabatan tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKT. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)