BERITA TERKINI
Taxable Entrepreneurs Seeking Non-Effective Status Must First Revoke Their PKP Status
Ministry of Finance Investigates Alleged Transfer Pricing Manipulation in CPO Exports
This Taxpayer Complained About a Tax Bill Despite the Bank Loan Not Being Disbursed
Transfer Pricing Analysis in Applying the Arm's Length Principle: Per Transaction or Combined?
Companies Must Understand the DER Rules to Keep Interest Expenses Deductible
Regulation on Temporary Anti-Dumping Duties for Flat-Rolled Products from China, Download Here!
Ministry of Finance Sets Non-Tax Revenue for Public Accountant Profession, Here Are the Details
Purbaya Says Final Income Tax Scheme Will Encourage People to Write Books
New Final Income Tax Rule for SMEs Yet to Be Issued, Purbaya Explains
Government Continues BMTP Imposition on Synthetic and Artificial Yarn
Taxable Entrepreneurs Seeking Non-Effective Status Must First Revoke Their PKP Status
Ministry of Finance Investigates Alleged Transfer Pricing Manipulation in CPO Exports
This Taxpayer Complained About a Tax Bill Despite the Bank Loan Not Being Disbursed
Transfer Pricing Analysis in Applying the Arm's Length Principle: Per Transaction or Combined?
Companies Must Understand the DER Rules to Keep Interest Expenses Deductible
Regulation on Temporary Anti-Dumping Duties for Flat-Rolled Products from China, Download Here!
Ministry of Finance Sets Non-Tax Revenue for Public Accountant Profession, Here Are the Details
Purbaya Says Final Income Tax Scheme Will Encourage People to Write Books
New Final Income Tax Rule for SMEs Yet to Be Issued, Purbaya Explains
Government Continues BMTP Imposition on Synthetic and Artificial Yarn
DDTC Logo

Berkaitan dengan "APBN Kita"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Setoran PPh Badan Turun 8,7 Persen, PPh Orang Pribadi Naik 39,1 PersenSetoran PPh Badan Turun 8,7 Persen, PPh Orang Pribadi Naik 39,1 Persen
APBN 2025

Setoran PPh Badan Turun 8,7 Persen, PPh Orang Pribadi Naik 39,1 Persen

Berita
• 22 Sep 2025
Pendapatan Lebih Rendah dari Belanja, APBN Defisit Rp321,6 TriliunPendapatan Lebih Rendah dari Belanja, APBN Defisit Rp321,6 Triliun
APBN 2025

Pendapatan Lebih Rendah dari Belanja, APBN Defisit Rp321,6 Triliun

Berita
• 22 Sep 2025
Penerimaan Pajak Turun 10 Persen, Wamenkeu Soroti Tingginya RestitusiPenerimaan Pajak Turun 10 Persen, Wamenkeu Soroti Tingginya Restitusi
APBN 2025

Penerimaan Pajak Turun 10 Persen, Wamenkeu Soroti Tingginya Restitusi

Berita
• 17 Jun 2025
APBN Cetak Defisit Rp21 Triliun Akhir Mei 2025, Ini Kata Sri MulyaniAPBN Cetak Defisit Rp21 Triliun Akhir Mei 2025, Ini Kata Sri Mulyani
APBN 2025

APBN Cetak Defisit Rp21 Triliun Akhir Mei 2025, Ini Kata Sri Mulyani

Berita
• 17 Jun 2025
Tak Ada Data Neto, Realisasi Setoran Pajak Bruto Tembus Rp733 TriliunTak Ada Data Neto, Realisasi Setoran Pajak Bruto Tembus Rp733 Triliun
PENERIMAAN PAJAK

Tak Ada Data Neto, Realisasi Setoran Pajak Bruto Tembus Rp733 Triliun

Berita
• 23 Mei 2025
Tak Ada Lagi Data Pajak Neto dalam APBN Kita, Ini Kata WamenkeuTak Ada Lagi Data Pajak Neto dalam APBN Kita, Ini Kata Wamenkeu
APBN 2025

Tak Ada Lagi Data Pajak Neto dalam APBN Kita, Ini Kata Wamenkeu

Berita
• 30 Apr 2025
Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp322,6 Triliun pada Kuartal I/2025Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp322,6 Triliun pada Kuartal I/2025
APBN 2025

Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp322,6 Triliun pada Kuartal I/2025

Berita
• 30 Apr 2025
Mengapa Laporan APBN KiTa Tak Kunjung Rilis? Ini Alasan Sri MulyaniMengapa Laporan APBN KiTa Tak Kunjung Rilis? Ini Alasan Sri Mulyani
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mengapa Laporan APBN KiTa Tak Kunjung Rilis? Ini Alasan Sri Mulyani

Berita
• 13 Mar 2025
APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024
KINERJA FISKAL

APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024

Berita
• 11 Des 2024
Penerimaan Pajak Kontraksi 0,4 Persen hingga Oktober 2024Penerimaan Pajak Kontraksi 0,4 Persen hingga Oktober 2024
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Kontraksi 0,4 Persen hingga Oktober 2024

Berita
• 08 Nov 2024