BERITA TERKINI
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
DDTC Logo

Berkaitan dengan "badan penerimaan negara"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak DibatasiUU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
UU KEMENTERIAN NEGARA

UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi

Berita
• 10 Sep 2024
Revisi UU Kementerian, Presiden Bisa Ubah Ditjen Jadi Lembaga SendiriRevisi UU Kementerian, Presiden Bisa Ubah Ditjen Jadi Lembaga Sendiri
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Revisi UU Kementerian, Presiden Bisa Ubah Ditjen Jadi Lembaga Sendiri

Berita
• 09 Sep 2024
Reformasi Pajak: Kepentingan dan Hak WP Perlu DiakomodasiReformasi Pajak: Kepentingan dan Hak WP Perlu Diakomodasi
DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Reformasi Pajak: Kepentingan dan Hak WP Perlu Diakomodasi

Berita
• 29 Agu 2024
IMF Sebut Pembentukan BPN Memerlukan Diagnosis yang MemadaiIMF Sebut Pembentukan BPN Memerlukan Diagnosis yang Memadai
BADAN PENERIMAAN NEGARA

IMF Sebut Pembentukan BPN Memerlukan Diagnosis yang Memadai

Berita
• 09 Agu 2024
Prabowo Ingin Dirikan BPN, IMF: Itu Bukan PanaseaPrabowo Ingin Dirikan BPN, IMF: Itu Bukan Panasea
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Prabowo Ingin Dirikan BPN, IMF: Itu Bukan Panasea

Berita
• 08 Agu 2024
Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan PublikPembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Berita
• 04 Jun 2024
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Perhatikan Hak Wajib PajakPembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Perhatikan Hak Wajib Pajak
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Perhatikan Hak Wajib Pajak

Berita
• 04 Jun 2024
Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari KemenkeuBadan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu
TAJUK PAJAK

Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu

Review
• 04 Jun 2024
Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai YurisdiksiTren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi

Data & Alat
• 04 Jun 2024
Komwasjak dan FIA UI Gelar Diskusi Ilmiah, Bahas soal Institusi PajakKomwasjak dan FIA UI Gelar Diskusi Ilmiah, Bahas soal Institusi Pajak
UNIVERSITAS INDONESIA

Komwasjak dan FIA UI Gelar Diskusi Ilmiah, Bahas soal Institusi Pajak

Komunitas
• 04 Jun 2024