BERITA TERKINI
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
DDTC Logo

Berkaitan dengan "PP 49/2023"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Perlunya Penyesuaian Regulasi Analisis Fungsi DEMPE Harta Tak BerwujudPerlunya Penyesuaian Regulasi Analisis Fungsi DEMPE Harta Tak Berwujud
ANALISIS PAJAK

Perlunya Penyesuaian Regulasi Analisis Fungsi DEMPE Harta Tak Berwujud

Review
• 03 Sep 2024
DPR Setujui Pengesahan RUU P2 APBN 2023DPR Setujui Pengesahan RUU P2 APBN 2023
APBN 2023

DPR Setujui Pengesahan RUU P2 APBN 2023

Berita
• 03 Sep 2024
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100% Kembali Berlaku September 2024PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100% Kembali Berlaku September 2024
KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100% Kembali Berlaku September 2024

Berita
• 03 Sep 2024
Kantor Pajak Solo Sita 8 Aset Milik Wajib Pajak, Nilainya Rp722 JutaKantor Pajak Solo Sita 8 Aset Milik Wajib Pajak, Nilainya Rp722 Juta
KPP PRATAMA SURAKARTA

Kantor Pajak Solo Sita 8 Aset Milik Wajib Pajak, Nilainya Rp722 Juta

Berita
• 31 Agu 2024
Apa Itu Agunan yang Diambil Alih (AYDA)?Apa Itu Agunan yang Diambil Alih (AYDA)?
KAMUS PAJAK

Apa Itu Agunan yang Diambil Alih (AYDA)?

Literasi
• 28 Agu 2024
33 ASN Terbaik Dapat Penghargaan, Salah Satunya Dirjen Pajak33 ASN Terbaik Dapat Penghargaan, Salah Satunya Dirjen Pajak
ANUGERAH ASN 2023

33 ASN Terbaik Dapat Penghargaan, Salah Satunya Dirjen Pajak

Berita
• 27 Agu 2024
Kejar Utang Pajak Rp1,5 Triliun, DJP Cegah Ratusan WP ke Luar NegeriKejar Utang Pajak Rp1,5 Triliun, DJP Cegah Ratusan WP ke Luar Negeri
LAPORAN KEUANGAN DJP 2023

Kejar Utang Pajak Rp1,5 Triliun, DJP Cegah Ratusan WP ke Luar Negeri

Berita
• 25 Agu 2024
4 Tahun Berlaku, Fasilitas Pajak Ini Hanya Dimanfaatkan 1 WP Industri4 Tahun Berlaku, Fasilitas Pajak Ini Hanya Dimanfaatkan 1 WP Industri
LAPORAN KEUANGAN DJP 2023

4 Tahun Berlaku, Fasilitas Pajak Ini Hanya Dimanfaatkan 1 WP Industri

Berita
• 25 Agu 2024
Begini Ketentuan Bingkisan untuk Pegawai yang Bebas Pajak NaturaBegini Ketentuan Bingkisan untuk Pegawai yang Bebas Pajak Natura
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Ketentuan Bingkisan untuk Pegawai yang Bebas Pajak Natura

Berita
• 25 Agu 2024
DJP Terbitkan 230.040 Surat Kurang Bayar pada 2023, Nilainya MeningkatDJP Terbitkan 230.040 Surat Kurang Bayar pada 2023, Nilainya Meningkat
LAPORAN KEUANGAN DJP 2023

DJP Terbitkan 230.040 Surat Kurang Bayar pada 2023, Nilainya Meningkat

Berita
• 23 Agu 2024