BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KARIMUN, DDTCNews – Pemkab Karimun, Kepulauan Riau mengadakan program penghapusan denda atau pemutihan pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2023.
Kabid Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Raden Richky mengatakan penghapusan denda diadakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak . Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan mampu pendapatan daerah.
"Program ini sebagai upaya Pemkab Karimun dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah," katanya, dikutip pada Minggu (16/7/2023).
Ricky menuturkan pemutihan pajak daerah berlaku dari 1 Juli hingga 31 Desember 2023. Pemutihan diberikan terhadap 8 jenis pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak hotel, dan pajak restoran.
Selanjutnya, insentif tersebut juga berlaku untuk pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.
Dia menyebut program pemutihan dapat dimanfaatkan semua wajib pajak yang memiliki tunggakan. Dengan insentif ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak yang terutang.
Khusus untuk PBB-P2, ada pula diskon pokok pajak yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pada wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran tunggakan PBB-P2 tahun 2003 hingga 2009, diberikan keringanan pokok sebesar 50%.
Untuk wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran tunggakan PBB-P2 tahun 2010 sampai dengan 2013 diberikan keringanan pokok sebesar 25%.
"Masa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah untuk tahun 2014 sampai dengan 2022," ujar Ricky seperti dilansir lendoot.com. (rig)
