Ilustrasi. (DDTCNews)
SUMEDANG, DDTCNews – Pemkab Sumedang, Jawa Barat rutin melakukan razia tambang Galian C yang diduga ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pelaku usaha beralih kepada kegiatan formal dan membayar pajak.
Kabid Penegakan Aturan Daerah Satpol PP Yan Mahal Rizzal mengatakan kegiatan razia dengan pengecekan lapangan sudah dilakukan pada 12—17 November 2020. Setidaknya ditemukan delapan aktivitas pertambangan di sekitar Gunung Tampomas belum mengantongi izin.
"Jadi, kami sudah mengecek terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga tidak memiliki izin dan memiliki izin. Untuk yang tidak memiliki izin, kami bersikap tegas dan sesuai dengan ketentuan untuk menghentikan aktivitasnya," katanya, dikutip Selasa (17/11/2020).
Rizzal menuturkan upaya penegakan hukum ini dilakukan sambil mendorong pelaku usaha untuk mengajukan izin kepada pemda untuk kegiatan pertambangan. Dia mendorong pelaku usaha ilegal untuk beralih menjadi usaha formal yang mengantongi izin resmi.
Hingga November 2020, jumlah pelaku usaha tambang resmi yang bergerak di Sumedang baru sebanyak 43 perusahaan. Menurutnya, Satpol PP dan Dinas ESDM Jabar akan terus berkoordinasi untuk menekan pelaku usaha ilegal yang tidak mengantongi izin.
Kegiatan pengecekan langsung ke lapangan menjadi penting karena bukan hanya untuk menegakkan aturan. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya mengamankan potensi penerimaan pajak daerah agar disetorkan oleh pelaku usaha dengan mengajukan izin kepada pemerintah.
"Nanti secara bergantian akan melakukan pembinaan mulai dari Satpol PP, Polres dan ESDM provinsi serta lingkungan yang terkait dengan ataupun laporan terhadap kegiatan lingkungan. Upaya tersebut juga dilakukan agar bisa meningkatkan pajak daerah," tutur Rizzal.
Dia menambahkan pembinaan untuk pelaku usaha ilegal tidak hanya mendorong untuk membentuk usaha formal dan membayar pajak. Dia menginginkan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab lingkungan.
"Jadi, jangan sampai kami menutup, tetapi bekas lahan galian itu justru dibiarkan rusak. Ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya," imbuhnya seperti dilansir sumedangekspress.com. (rig)