BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAMBI, DDTCNews – Pemkot Jambi mulai mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) 2022.
Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan pemkot telah berupaya memfasilitasi proses pembayaran pajak daerah agar semakin mudah. Dia pun menginstruksikan jajarannya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk memberikan pelayanan terbaik untuk wajib pajak.
"Mengingat strategisnya peran pajak tersebut, sudah merupakan tugas dari kita bersama untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak," katanya, Kamis (24/3/2022).
Fasha menuturkan terdapat sekitar 162.000 SPPT PBB yang didistribusikan kepada wajib pajak. Dia mengimbau wajib pajak untuk segera membayar PBB sebelum jatuh tempo, yaitu 30 September 2022.
Dia menjelaskan PBB menjadi salah satu kontributor penting dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jambi. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan dipakai untuk membiayai berbagai program pembangunan di daerah.
Dia menyebut perolehan pajak daerah juga menjadi indikator kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemkot terus berupaya meningkatkan PAD secara bertahap setiap tahun.
Misal, pemkot memulai implementasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) pada tahun ini sehingga pengumpulan pajak berjalan optimal dan terbebas dari praktik korupsi.
"E-SPTPD menghindarkan wajib pajak datang ke kantor, bertemu oknum, sehingga terhindar dari oknum yang memanipulasi pajak dan lain sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPPRD Nella Ervina menyebut sebagian SPPT PBB akan langsung diserahkan kepada wajib pajak prominen di Kota Jambi. Sisanya, didistribusikan kepada masyarakat melalui 11 kantor kecamatan.
"Kami harap 30 September 2022 selesai semua dan kami mengejar target 100% lebih awal," katanya seperti dilansir jambione.com.
Pada APBD 2022, pemkot menargetkan penerimaan PBB-P2 senilai Rp31 miliar. Jika ada APBD-P 2022, pemkot akan merevisinya menjadi Rp39 miliar. Hal ini mempertimbangkan perubahan sekitar 8.000 objek PBB pada tahun ini.
Tahun depan, BPPRD menargetkan akan ada pemutakhiran pada 8.000 objek PBB lagi. Harapannya, penerimaan pajak dari PBB-P2 menjadi lebih optimal. (rig)
