BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris disebut-sebut akan merombak kebijakan perpajakan bagi industri pelayaran dan perkapalan setelah masa transisi Brexit rampung pada akhir Desember 2020 ini.
Wacana tersebut mencuat ke publik setelah rencana kebijakan fiskal pemerintah bocor ke publik. Salah satu agenda perubahan menyasar perlakuan perpajakan kegiatan jasa pelayaran untuk menarik lebih banyak perusahaan berkantor pusat di teritori Inggris.
Wacana tersebut juga sejalan dengan pernyataan Jubir Kamar Dagang Pelayaran Inggris. Menurutnya, asosiasi pelaku usaha dan pemerintah memang tengah menjajaki opsi untuk menaikkan status Inggris sebagai pusat kegiatan pelayaran internasional.
"Saat kami meninggalkan Uni Eropa, kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan rezim pelayaran nasional karena sudah tidak terikat dengan aturan Uni Eropa," katanya, dikutip Kamis (17/12/2020).
Sementara itu, Departemen Perhubungan masih enggan membuka rencana kebijakan fiskal setelah Inggris resmi berpisah dari Uni Eropa. Otoritas menunggu keputusan resmi pemerintah terkait dengan perubahan kebijakan fiskal untuk industri pelayaran dan perkapalan.
Adapun dalam dokumen yang sudah tersebar tersebut sudah memperhitungkan skema kebijakan dan keuntungan dari perubahan kebijakan perpajakan bagi industri pelayaran di antaranya meningkatkan perekonomian Inggris hingga £3,7 miliar dalam 3 tahun.
Tak hanya itu, perubahan kebijakan perpajakan tersebut juga diperkirakan akan menciptakan 2.500 lapangan kerja baru dan sebanyak 25.000 perusahaan lokal akan terlibat dalam kegiatan ekonomi di kawasan pelabuhan.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas cakupan rezim pajak untuk kapal pengangkut kelas berat seperti kapal tanker pengangkut minyak.
Sebelumnya, saat masih menjadi anggota Uni Eropa skema pajak bagi kapal pengangkut berat masuk dalam rezim pajak khusus untuk mematuhi regulasi Uni Eropa perihal subsidi negara atau state aid bagi kegiatan ekonomi di pelabuhan.
Partner dari firma pajak Clyde & Co David Blumenthal menilai perbedaan regulasi pajak antara Inggris dan Uni Eropa bakal meningkatkan daya saing Negeri Ratu Elizabeth dalam menarik minat perusahaan pelayaran untuk memindahkan operasional ke wilayah Inggris.
"Jika tidak dibatasi oleh aturan state aid Uni Eropa maka Inggris memiliki lebih banyak kemampuan untuk melakukan berbagai kebijakan untuk menarik perusahaan pelayaran," imbuhnya seperti dilansir express.co.uk. (rig)
