PRANCIS

Pupuk Kimia Bakal Dikenai Pajak, Ribuan Petani Mendemo

Redaksi DDTCNews
Selasa, 30 Maret 2021 | 10.35 WIB
Pupuk Kimia Bakal Dikenai Pajak, Ribuan Petani Mendemo

Ilustrasi. (DDTCNews)

PARIS, DDTCNews – Ribuan petani di Prancis menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes atas rencana pengenaan pajak untuk pupuk kimia.

Serikat petani Prancis FNSEA dan organisasi petani muda Jeunes Agriculteurs menghimpun lebih dari 2.000 petani untuk berdemonstrasi di alun-alun Kota Clermont Ferrand. Mereka menolak rencana pajak atas penggunaan pupuk nitrogen yang diatur dalam UU Pangan yang baru.

"RUU iklim dan ketahanan pangan yang baru membuat petani menanggung biaya atas penggunaan pupuk nitrogen. Ini kebijakan yang tidak adil dan akan membuat stigma penggunaan pupuk kimia tanpa memberikan alternatif," tulis keterangan FNSEA dikutip Selasa (30/3/2021).

FNSEA menilai pajak penggunaan pupuk kimia akan makin menggerus pendapatan pelaku usaha di sektor pertanian. Serikat petani menyebutkan kebijakan itu bukan respons yang tepat menghadapi masalah perubahan iklim saat ini.

UU pangan yang baru Prancis mengadopsi reformasi kebijakan pertanian umum Uni Eropa tanpa menimbang dampak kebijakan kepada petani. Tambahan beban pajak untuk pengadaan pupuk kimia akan membuat biaya produksi lebih tinggi daripada hasil produksi pertanian.

Hal tersebut menjadi bencana bagi petani lokal. FNSEA menekankan pentingnya kedaulatan pangan ditopang oleh upah yang adil bagi petani agar bisa hidup layak dari profesinya.

Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang menyeimbangkan harga hasil produksi pada tingkat petani dengan harga pada tingkat pembeli skala besar.

"Remunerasi yang lebih adil seharusnya dapat mendorong lebih banyak generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian," sebut Jeunes Agriculteurs.

Seperti dilansir peoplesworld.org, protes petani di Prancis merupakan aksi terbaru dari rangkaian protes petani negara Uni Eropa terhadap kebijakan sektor pertanian. Protes serupa sudah dilakukan di Irlandia dan Jerman karena pemerintah memotong subsidi pertanian. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.