JERMAN

Didesak Politisi, Menteri Keuangan Ini Kukuh Tak Terapkan Windfall Tax

Vallencia
Rabu, 08 Juni 2022 | 14.30 WIB
Didesak Politisi, Menteri Keuangan Ini Kukuh Tak Terapkan Windfall Tax

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner. (foto:  fdp.de)

BERLIN, DDTCNews – Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner menolak tuntutan dari beberapa pihak yang meminta pengenaan windfall tax atas perusahaan minyak dan gas yang mendapatkan profit signifikan di tengah tren kenaikan harga komoditas.

Lindner mengatakan dirinya khawatir penerapan pajak tambahan atau windfall tax berdampak negatif bagi negara. Sebab, kenaikan pajak atas migas akan berpotensi memicu inflasi di negara tersebut yang sudah mencapai level tertinggi sepanjang setengah abad.

"Kekhawatiran saya ialah kenaikan pajak sewenang-wenang untuk cabang individu pada akhirnya akan menyebabkan hal-hal menjadi lebih mahal di Jerman dan mungkin menyebabkan kekurangan,” katanya, Rabu (8/6/2022).

Lidner menyadari adanya keuntungan berlebih terhadap perusahaan migas akibat terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Namun, ia tetap menolak memberlakukan windfall tax pada sektor tersebut.

Seperti dilansir washingtonpost.com, beberapa politisi di Partai Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz dan Partai The Greens justru berpendapat sudah sepatutnya pemerintah mengenakan windfall tax terhadap perusahaan migas atas keuntungan berlebihnya tersebut.

Pengenaan windfall tax terhadap sektor usaha tertentu saat ini memang tengah menjadi isu di sejumlah negara. Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak bahkan sudah mengumumkan rencana pengenaan windfall tax terhadap perusahaan energi sebesar 25%.

Langkah tersebut diambil Sunak dengan tujuan untuk membiayai masyarakat rentan yang tengah berjuang menghadapi tingginya tagihan energi yang meningkat tajam.

Selain Inggris, Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Italia juga menyetujui penerapan windfall tax atas perusahaan energi. Pendapatan yang diterima dari windfall tax selanjutnya akan dialokasikan untuk mendukung pemberian insentif pajak bagi masyarakat yang terdampak. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.