BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih terus berjalan pasca ditekennya kesepakatan awal atau Head of Agreement (HoA) bulan lalu. Seiring berjalannya proses tersebut, pembaruan skema pamajakan dilakukan pada awal bulan ini.
Peraturan pemerintah No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral resmi diteken. Melalui pembaruan ini, beban pajak akan bertambah untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan," tulis pertimbangan dalam PP No.37/2018.
Adapun PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus lalu itu diatur perlakuan pajak bagi korporasi yang masih dalam masa transisi seperti Freeport. Disebutkan, perlakuan perpajakan, PNBP dan pendapatan bagi pemegang IUPK operasi produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya (KK) yang belum berakhir kontraknya, diatur khusus. Untuk perusahaan jenis itu berlaku beberapa beberapa ketentuan.
Pertama, untuk tarif pajak penghasilan (PPh) badan dikenakan tarif sebesar 25%. Kedua, untuk PNBP yang menjadi bagian daerah, besaran tarif yang dikenakan sebesar 6% dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi.
Sementara itu, kedua, untuk PNBP untuk pemerintan pusat diatur sesuai dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku saat status IUPK Operasi Produksi. Besaran PNBP yang menjadi bagian pemerintah pusat mencapai 4% dari keuntungan bersih korporasi.
Ketiga, adanya ketentuan soal perhitungan PPh usaha, yakni dengan objek pajak yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.
Adapun untuk instrumen PPh usaha, pemerintah mengatur bahwa besaran pajak harus dihitung dengan menggunakan harga pasar mineral logam, harga pasar mineral bukan logam, harga pasar batuan dan harga sesungguhnya yang diterima penjual.
Perhitungan PPh usaha tersebut juga berlaku untuk baik pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penerimaan negara harus lebih besar pasca divestasi Freeport. Oleh karena itu, skema pajak baru akan diberlakukan pemerintah untuk Freeport saat masa transisi dan pasca divestasi.
"Sesuai dengan KK, royalti diberikan 1% dari produksi emas dan perak serta 3,5% dari produksi tembaga. Tapi nanti setelah berubah jadi IUPK, besaran penerimaan akan tergantung dari pergerakan harga emas dan tembaga di masa depan," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Selasa (17/7). (Amu)
