BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2023 di Jakarta, Jumat (3/11/2023). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga September 2023 sudah mencapai Rp7.891,61 triliun atau setara dengan 37,95% PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang pemerintah tersebut mulai menurun ketimbang periode yang sama tahun lalu. Rasio utang ini juga masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Rasio utang pemerintah hingga akhir kuartal III/2023 terjaga di tingkat 37,95%. Agak menurun dari periode sebelumnya," katanya, dikutip pada Minggu (5/11/2023).
Secara umum, lanjut Sri Mulyani, kinerja APBN hingga kuartal III/2023 masih baik. Dalam situasi ketidakpastian global yang tinggi, APBN tetap berperan sebagai shock absorber untuk mendorong konsumsi pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat.
Pada laporan APBN Kita edisi Oktober 2023, dijelaskan pengelolaan utang pemerintah masih baik. Rasio ini juga masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%.
Selain itu, hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit pada 2023 masih mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade. Misal, S&P dan Fitch (BBB/Stable), serta peningkatan outlook menjadi positif oleh R&I (BBB+/positive).
Dalam laporan APBN Kita, pemerintah menegaskan senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Hal ini juga sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik, yaitu 72,07%.
Saat ini, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa surat berharga negara (SBN) sebesar 88,86%. Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Pada akhir September 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN juga terus diupayakan untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.
Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu dalam surat berharga negara domestik juga terus mengalami peningkatan sejak 2019 dari sebesar 2,95% menjadi sebesar 7,38% pada akhir September 2023. (rig)
