Pajak Rokok Elektrik Resmi Berlaku, Begini Kesiapan Ditjen Bea Cukai

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 143/2023 yang mengatur pengenaan pajak rokok terhadap rokok elektrik mulai 1 Januari 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan semua wajib pajak rokok elektrik berkewajiban menghitung sendiri pajak rokok yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR). Wajib pajak rokok pun harus menyampaikan SPPR ini kepada kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) bersamaan dengan dokumen CK-1.

"KPPBC sudah siap untuk implementasi tersebut dan aplikasi cukai juga sudah disiapkan," katanya, Selasa (2/1/2024).

Nirwala mengatakan semua CK-1 untuk rokok elektrik harus diikuti dengan penyampaian SPPR saat pembayaran cukainya, terhitung pada 2 Januari 2024. Oleh karena itu, DJBC juga telah melakukan sosialisasi mengenai pajak rokok elektrik ini kepada para pemangku kepentingan.

Melalui PMK 143/2023, pemerintah mulai mengatur pengenaan pajak rokok elektrik dengan tarif 10% dari cukai rokok. Besaran tarif tersebut sama seperti tarif pajak rokok lainnya.

PMK 143/2023 ini menjadi aturan turunan dari UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal 33 ayat (2) UU HKPD menyatakan pajak rokok dikenakan atas rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya.

Sementara pada aturan sebelumnya, yakni UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan aturan turunannya, pengenaan pajak rokok pada bentuk rokok lainnya belum diatur.

Meski cukai rokok dan pajak rokok merupakan pungutan yang berbeda, pemungutan pajak rokok dilakukan oleh kantor bea dan cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pemerintah juga mengatur tentang kontribusi penerimaan yang pajak rokok untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

"Kita terus lakukan monev untuk memantau implementasi tersebut agar berjalan lancar," ujar Nirwala. (sap)