BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ada dua kelompok harta hibah yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh). Pertama, hibah diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat (orang tua ke anak kandung dan sebaliknya), serta beberapa kelompok lain.
Kedua, penerima hibah tidak memiliki hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, seorang anak yang menerima hibah berupa tanah dari orang tua kandungnya bisa memenuhi kedua syarat di atas.
"Yang memenuhi ketentuan tersebut maka penghasilan tersebut termasuk bukan objek pajak penghasilan," cuit contact center Ditjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netizen, Rabu (27/3/2024).
Ketentuan soal pengecualian objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh. s.t.d.t.d UU HPP. Namun, meski dikecualikan dari objek PPh, hibah dan warisan tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadi.
Harta yang termasuk bukan objek pajak bisa diisikan pada lampiran I bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal ini, tidak ada formulir lain yang perlu dilampirkan.
"Untuk hibah tanah yang diterima dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, silakan di-input pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak," kata DJP.
Selain itu, wajib pajak penerima hibah perlu memasukkan juga harta hibah berupa tanah di bagian harta pada akhir tahun dalam SPT Tahunan orang pribadi, sepanjang harta itu masih dikuasai sampai akhir tahun pajak.
Nilai yang dimasukkan adalah nilai perolehan. Sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran PER-36/PJ/2015, nilai harga perolehan adalah harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
“Dikarenakan ini atas penyerahan hibah dari orang tua, berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP,” tulis Kring Pajak.
Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, jika terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. (sap)
