BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - World Bank kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/6/2024).
Berdasarkan catatan World Bank, ambang batas (threshold) PKP senilai Rp4,8 miliar yang berlaku di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata threshold PKP di negara-negara tetangga dan negara-negara anggota OECD.
"Di Indonesia, threshold yang berlaku adalah senilai US$320.000, 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di negara OECD [US$57.000 pada 2022]," tulis World Bank dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2024.
Ambang batas PKP yang tinggi pada akhirnya menekan jumlah badan usaha yang berpartisipasi dalam pemungutan dan penyetoran PPN. Berdasarkan enterprise survey yang dilakukan World Bank pada tahun lalu, hanya 0,3% dari total usaha kecil di Indonesia yang menyetorkan PPN.
Untuk itu, World Bank mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold PKP. Dana yang terkumpul dari penurunan threshold PKP selanjutnya bisa digunakan untuk mendanai beragam program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah.
Sebagai informasi, threshold PKP senilai Rp4,8 miliar ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 197/2013 dan mulai berlaku sejak 2014. Sebelum tahun tersebut, threshold PKP yang berlaku di Indonesia hanyalah senilai Rp600 juta.
Selain isu threshold PKP, ada pula ulasan mengenai pentingnya instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP) menyiapkan sistemnya guna menyambut penerapan secara penuh NIK-NPWP. Ada pula ulasan mengenai layanan baru di DJP Online.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mencatat belanja pajak yang timbul akibat threshold PKP senilai Rp4,8 miliar terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2023, belanja pajak akibat kebijakan tersebut diproyeksikan Rp52,43 triliun.
Tahun ini, belanja pajak yang timbul akibat threshold PKP yang tinggi tersebut diperkirakan mencapai Rp56,53 triliun. Tahun depan, belanja pajak akibat threshold PKP Rp4,8 miliar diproyeksikan akan naik menjadi Rp61,22 triliun.
Perumusan kebijakan PPN dengan mempertimbangkan threshold PKP ini juga sebenarnya pernah diulas secara mendalam oleh DDTC melalui buku Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan Atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) menambah jenis fasilitas yang bisa diajukan melalui fitur layanan Permohonan Pemanfaatan Fasilitas dan Insentif pada laman DJP Online.
Sebelumnya, hanya ada 6 jenis fasilitas atau insentif. Sekarang, ada 9 jenis fasilitas atau insentif yang bisa diakses wajib pajak melalui fitur tersebut. Adapun 3 jenis fasilitas atau insentif yang baru ditambahkan terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Permohonan pemanfaatan fasilitas dan insentif yang disampaikan harus lolos validasi yang dilakukan secara system. Setiap permohonan memiliki jenis validasi data yang berbeda disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” bunyi petunjuk pengisian. (DDTCNews)
DJP meminta ILAP untuk terus melakukan penyesuaian sistem untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP.
Fungsional Penyuluh Pajak DJP Elfi Rahmi mengatakan salah satu tujuan integrasi data NIK-NPWP ialah untuk memperbaiki data pada sistem informasi perpajakan. Untuk itu, ILAP diharapkan segera menyesuaikan sistemnya agar siap dengan integrasi NIK sebagai NPWP tersebut.
"Kami bekerja sama dengan mereka agar sistemnya bisa menyiapkan diri," tuturnya. (DDTCNews)
Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP) akan menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) A pada Agustus 2024.
Melalui akun media sosial resminya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan mengumumkan USKP A akan digelar pada 28 Agustus hingga 29 Agustus 2024.
"Informasi pendaftaran akan disampaikan melalui kanal Instagram @pppk_kemenkeu dan laman klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp," tulis PPPK. (DDTCNews)
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mulai menyiapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025.
Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan Kementerian Keuangan sedang melakukan konsolidasi kebijakan mengenai tarif CHT pada tahun depan. Menurutnya, kebijakan mengenai tarif CHT bakal dikonsultasikan dengan DPR bersamaan dengan pembahasan RAPBN 2025.
"Ini prosesnya [pembahasan RAPBN 2025] kan masih di Banggar. Jadi, itu juga bagian dari kebijakan yang kita diskusikan," tuturnya. (DDTCNews)
