BERITA TERKINI
Sejumlah buruh berjalan sambil membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Mereka meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10 persen serta menuntut pencabutan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah baru akan menghitung secara terperinci kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 pada awal November nanti.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan kenaikan UMP 2025 ikut mempertimbangkan sejumlah indikator perekonomian. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah.
"UMP 2025 kan kita masih ada waktu, kita menunggu perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sekitar pekan pertama November angka hitungan keluar," kata Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip pada Kamis (31/10/2024).
Pekan ini, Yassierli menambahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk membahas penetapan UMP 2025. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan surat kepada seluruh gubernur untuk mulai menyiapkan perhitungan UMP 2025.
Perlu diketahui, penyesuaian nilai upah minimum dilakukan oleh provinsi atau kabupaten/kota dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu yang disimbolkan dengan α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.
Berikut adalah formula penghitungan upah minimum:
UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)
dengan, UM(t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan, dan Nilai Penyesuaian UM(t+1) adalah nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan.
Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi(t) + (PExα)} x UM(t)
dengan, keterangan sebagai berikut:
Inflasi provinsi, yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periode September tahun berjalan terhadap indeks harga konsumen sampai dengan periode September tahun sebelumnya (dalam persen).
PE adalah pertumbuhan ekonomi. Bagi provinsi, PE dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) harga konstan provinsi kuartal I, II, III tahun berjalan, dan kuartal IV pada 2 tahun sebelumnya (dalam persen). Bagi kabupaten/kota, PE dihitung dari perubahan PDRB harga konstan kabupaten/kota tahun sebelumnya terhadap PDRB harga konstan kabupaten/kota 2 tahun sebelumnya.
Simbol α merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Simbol α ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah.
Dalam menetapkan α, selain 2 faktor di atas, juga perlu mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketanagkerjaan.
"Jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil dari nol, upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan," tulis Kemnaker.
Kemudian, dalam hal nilai upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten/kota, penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula:
Nilai Penyesuaian UM(t+1) = PE x α x UM(t)
Perlu diketahui, data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian upah minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Kemudian, apabila pertumbuhan ekonomi bernilai negatif maka nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Hasil penghitungan nilai upah minimum yang akan ditetapkan dapat dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah. (sap)
