BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus mendorong implementasi Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (Debt Service Suspension Initiative/DSSI) untuk negara berpenghasilan rendah dalam pertemuan G-20 pada 2022.
Sri Mulyani mengatakan pandemi telah menyebabkan tekanan yang lebih besar kepada negara miskin sehingga beban utangnya melonjak. Menurutnya, negara G-20 perlu berperan aktif untuk membantu negara-negara miskin dalam menghadapi masalah utang.
"Dalam forum ini, kami akan meluncurkan inisiatif yang tidak hanya mengatasi pandemi, tetapi juga mengatasi pembayaran cicilan utang di antara negara berpenghasilan rendah melalui implementasi DSSI," katanya, dikutip pada Minggu (14/11/2021).
Sri Mulyani menuturkan dampak pandemi pada negara berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah jauh lebih berat ketimbang negara maju. Kebanyakan negara-negara tersebut harus mengambil utang dalam jumlah besar untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi.
Dalam beberapa tahun mendatang, ia memperkirakan negara-negara miskin akan dihadapkan pada utang yang menumpuk. Dalam situasi tersebut, negara miskin juga akan makin kesulitan memulihkan ekonomi lantaran kemampuan fiskalnya mengecil akibat harus membayar utang.
Untuk itu, Sri Mulyani menyebut negara-negara G-20 harus memberikan peran lebih besar sehingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi berjalan bersamaan dan tidak ada negara yang tertinggal.
“Indonesia juga akan mendorong G-20 untuk memastikan suplai Covid-19 ke negara miskin sekaligus menghilangkan semua hambatan dalam importasinya,” tuturnya.
Selain itu, negara G-20 juga harus turun tangan membantu negara miskin menyehatkan APBN dan mengatasi persoalan utang. Menurutnya, DSSI bisa menjadi solusi sehingga kedua persoalan tersebut dapat segera tertangani.
World Bank dan IMF juga mendesak G-20 membentuk DSSI sejak 2020 dalam Deklarasi Riyadh saat Arab Saudi menjadi Presidensi G-20. Sri Mulyani berpandangan DSSI harus dioptimalkan dengan memberikan suntikan dana kepada negara miskin yang mengalami persoalan utang.
"Ini juga adalah inisiasi untuk menginjeksi sejumlah dana kepada negara berpenghasilan rendah berdasarkan Deklarasi Riyadh," ujarnya. (rig)
