BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menurunkan besaran beberapa jenis sanksi administrasi pajak melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan sanksi tersebut, terutama setelah keputusan keberatan atau pengadilan, akan memberikan kesetaraan perlakuan perpajakan bagi wajib pajak. Selain itu, dia berharap wajib pajak lebih berani menyampaikan banding ketika merasa diperlakukan tidak adil.
"Sehingga menyebabkan wajib merasa punya hak kalau merasa diperlakukan tidak adil," katanya dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-Undang HPP, Jumat (19/11/2021).
Sri Mulyani mengatakan penurunan sanksi administrasi pada saat pemeriksaan akan menciptakan kemudahan bagi wajib pajak. Menurutnya, hal itu juga selaras dengan semangat UU Cipta Kerja.
Dia menilai ketentuan baru dalam UU HPP lebih mencerminkan asas keadilan bagi wajib pajak. Misalnya pada sanksi PPh kurang bayar dan PPh kurang dipotong, terdapat sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau membuat pembukuan.
Sementara pada ketentuan yang lama, sanksi yang dikenakan sebesar 50% dan 100%.
"Ini supaya tetap menciptakan level playing field, supaya wajib pajak tetap berani," ujar Sri Mulyani.
Melalui UU HPP, pemerintah dan DPR sepakat menurunkan sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan dari semula sebesar 50% dan 100% menjadi 75% dan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 20%.
Kemudian, terdapat penurunan sanksi keberatan dan banding dari yang awalnya sebesar 100% dan 50% menjadi hanya sebesar 60% dan 30%. Sebelumnya, UU Cipta Kerja juga telah menurunkan tarif sanksi administrasi bunga. (sap)
